BANJARMASIN –
**Borneonews - Banjarbaru**, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan bersinergi dengan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) untuk memperkuat upaya penanganan masalah yang berkaitan dengan kependudukan dan keluarga. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, Roy Rizali Anwar, menyampaikan bahwa peran BKKBN tidak hanya terbatas pada penanganan isu stunting, yaitu kondisi gagal tumbuh pada anak. Dalam pernyataannya, Roy menekankan bahwa keberhasilan dalam mengatasi tantangan di bidang kependudukan dan keluarga tidak dapat dicapai hanya oleh Pemprov Kalsel dan BKKBN saja. Sebaliknya, diperlukan kolaborasi yang erat antara semua lembaga terkait serta partisipasi aktif dari masyarakat. Roy menegaskan, “Keberhasilan program kependudukan, keluarga berencana, dan pembangunan keluarga memerlukan dukungan serta kerja sama yang solid dari semua elemen pemerintahan dan masyarakat.” Dia juga menjelaskan bahwa sejumlah program kolaborasi antara pemerintah daerah dan BKKBN di Kalimantan Selatan telah diluncurkan untuk menanggulangi persoalan dalam keluarga berencana dan kependudukan. Namun, Roy menggarisbawahi pentingnya tindakan kolektif untuk mengoptimalkan pelaksanaan program kependudukan, keluarga berencana, dan pembangunan keluarga (KKBPK) di wilayah Kalimantan Selatan. Dia menyoroti perlunya strategi yang komprehensif dan terintegrasi dalam upaya percepatan penurunan angka stunting. “Demi mencapai tujuan ini, saya mendesak BKKBN untuk menjadi motor penggerak dalam mengoordinasikan berbagai inisiatif lintas sektor yang ada,” ungkapnya. Dalam acara tersebut, Roy mewakili Gubernur Kalimantan Selatan, Sahbirin Noor, mengukuhkan Farah Adibah sebagai Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Selatan. Pengukuhan ini disaksikan oleh I Made Yudhistira D., Kepala Biro Sumber Daya Manusia BKKBN pusat. Roy berharap bahwa di bawah kepemimpinan Farah Adibah, BKKBN Provinsi Kalimantan Selatan akan memperkuat kerja sama yang inovatif, responsif, dan fokus pada hasil dalam penanganan berbagai aspek pembangunan keluarga dan kependudukan. “Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan berkomitmen untuk terus memberikan dukungan terhadap program dan kegiatan BKKBN,” ujar Roy. Sementara itu, Farah Adibah juga menyampaikan rencana awalnya untuk mengoptimalkan peningkatan partisipasi dalam program keluarga berencana dan menurunkan angka stunting di Provinsi Kalimantan Selatan. Dia menjelaskan bahwa program pertama akan berkaitan dengan peningkatan partisipasi dalam penggunaan alat kontrasepsi jangka panjang, yang mana saat ini masih jauh dari target yang diinginkan di wilayah tersebut. Program kedua akan berfokus pada penanganan masalah stunting, yang masih dihadapi cukup signifikan. Farah mengungkapkan bahwa langkah yang akan diambil mencakup pencegahan pernikahan dini serta memberikan edukasi kepada remaja agar mereka lebih siap baik secara fisik maupun mental sebelum memasuki jenjang pernikahan. Hal ini diharapkan dapat berkontribusi pada lahirnya generasi masa depan yang berkualitas. ANTARA