PONTIANAK –
**Borneonews - Pontianak**, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terus menggalang sinergi yang lebih erat dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat (Pemprov Kalbar) dalam rangka meningkatkan transparansi serta akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan publik. Kolaborasi ini dianggap penting untuk mendukung pembangunan nasional melalui pelaksanaan pemeriksaan keuangan yang berkualitas. Pimpinan Pemeriksa Keuangan Negara, Pius Lustrilanang, menyatakan pentingnya kerja sama ini dalam upaya memperbaiki pengelolaan keuangan daerah. "BPK berkomitmen untuk meningkatkan mutu hasil pemeriksaan keuangan negara agar dapat memberikan manfaat yang nyata. Dalam rencana strategis kami yang berlaku dari tahun 2020 hingga 2024, fokus utama adalah mendorong pengelolaan keuangan negara yang lebih efektif dan efisien," ungkapnya. Pius juga memberikan penghargaan kepada Pemprov Kalbar serta 14 kabupaten dan kota yang telah meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2023. "Hasil ini menandakan bahwa pengelolaan keuangan di daerah tersebut telah dilaksanakan dengan baik, transparan, dan akuntabel," tuturnya. Namun, Pius menekankan perlunya tindak lanjut terhadap rekomendasi-rekomendasi yang belum ditangani. Berdasarkan hasil pemantauan sampai dengan semester pertama tahun 2024, dia menegaskan bahwa sekitar 75 persen rekomendasi sudah ditindaklanjuti. Sementara itu, sekitar 25 persen lainnya masih menunggu penyelesaian. "Kami mengharapkan agar para gubernur, bupati, dan walikota dapat segera menyelesaikan rekomendasi tersebut untuk mengoptimalkan pengelolaan keuangan daerah," tambahnya. Di tempat yang sama, Penjabat Gubernur Kalbar, Harisson, menyambut positif upaya peningkatan sinergi ini. “Momentum yang ada merupakan langkah strategis dalam mencapai tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berintegritas. Kami juga mengucapkan selamat kepada Bapak Winner Franky Halomoan Manalu yang baru saja dilantik sebagai Kepala BPK Perwakilan Provinsi Kalbar. Semoga kerja sama ini dapat memaksimalkan pengelolaan keuangan daerah," katanya. Winner Franky Halomoan Manalu, yang baru menjabat sebagai Kepala BPK Perwakilan Provinsi Kalbar, menyatakan kesiapan untuk bekerja sama lebih intensif dengan Pemprov Kalbar. “Kami berkomitmen untuk menyelesaikan tindak lanjut dari rekomendasi BPK dan memastikan bahwa seluruh proses pemeriksaan berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku,” ujarnya. ANTARA