Wapres Ma’ruf Amin Soroti Pentingnya Etika dalam Organisasi

**Borneonews - Jakarta**, Wakil Presiden Ma’ruf Amin baru-baru ini memberikan pernyataan mengenai praktik pengurus tandingan dalam organisasi, yang menurutnya bukan saja tidak etis tetapi juga tidak mencerminkan karakter bangsa Indonesia. Pernyataan tersebut disampaikan dalam acara Forum Silaturahmi Antar-Travel Haji dan Umroh (SATHU) serta Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia (AMPHURI) di Jakarta. Dalam kesempatan itu, Wapres Ma’ruf mengucapkan selamat kepada AMPHURI atas keberhasilan mereka dalam menyelenggarakan Musyawarah Nasional yang baru saja menghasilkan komposisi kepengurusan yang baru. Ia menekankan pentingnya persaingan yang sehat sebelum penyelenggaraan musyawarah nasional. “Selamat kepada AMPHURI yang telah memilih pengurusnya,” ujarnya. Wapres kemudian menjelaskan bahwa persaingan semacam ini merupakan hal yang wajar terjadi dalam berbagai organisasi, termasuk dalam Nahdlatul Ulama (NU). Menurutnya, soal kompetisi seperti itu sebaiknya terjadi sebelum musyawarah nasional selesai. “Jika ada persaingan, itu diperbolehkan sebelum munas berakhir. Di NU, terdapat istilah *ger-geran*, yang mengisyaratkan bahwa sebelum muktamar, persaingan dapat berlangsung. Namun, setelah pemilihan, semua pihak harus saling mendukung dan merangkul,” jelasnya. Wapres Ma’ruf juga menekankan agar pengurus yang baru terpilih tidak memunculkan pengurus tandingan setelah musyawarah nasional selesai. “Setelah ini, dengan semangat *wabillahi taufik wal hidayah*, tidak boleh ada pengurus tandingan yang muncul. Sikap seperti itu tidak mencerminkan etika kita sebagai bangsa Indonesia maupun sebagai umat Islam. Kami berharap suasana harmonis tetap terjaga setelah munas, dan kerja sama yang baik dapat dilakukan,” tuturnya. Pernyataan Wakil Presiden ini menunjukkan harapan untuk menjaga solidaritas dan etika dalam organisasi, serta pentingnya bekerja sama menuju tujuan yang lebih besar setelah kompetisi telah berakhir. ANTARA