JAKARTA –
**Borneonews - Jakarta**, Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM) telah mengumumkan rencana untuk mempercepat rehabilitasi mangrove di empat provinsi di Indonesia dengan target luasan mencapai 75 ribu hektare pada tahun ini. Rencana ini diumumkan dalam rapat kerja yang berlangsung secara daring, bersama dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) serta Komisi IV DPR RI. Kepala BRGM, Hartono, mengungkapkan bahwa dalam periode 2021 hingga 2024, ada target rehabilitasi total seluas 600 ribu hektare kawasan mangrove. Dari jumlah tersebut, sekitar 200 ribu hektare akan diprioritaskan untuk kegiatan pemulihan yang meliputi penanaman serta upaya mempertahankan 400 ribu hektare kawasan mangrove yang masih baik kondisinya. Sebagai dukungan terhadap program ini, Indonesia menerima bantuan dari Bank Dunia melalui inisiatif *Mangrove for Coastal Resilience* (M4CR). Hartono menjelaskan, dari sembilan provinsi yang ditugaskan oleh Presiden, empat provinsi yang terpilih untuk menjalani program ini adalah Sumatera Utara, Riau, Kalimantan Utara, dan Kalimantan Timur. Pemilihan provinsi-provinsi ini didasarkan pada tingkat kerusakan mangrove yang paling parah. Secara spesifik, area yang menjadi fokus dari kegiatan M4CR di masing-masing provinsi adalah Kalimantan Utara seluas 31.380 hektare, Kalimantan Timur 30.046 hektare, Riau 7.498 hektare, dan Sumatera Utara 6.078 hektare. Untuk tahun ini, akan ada aktivitas penanaman di lahan seluas 15 ribu hektare dan penyelesaian rancangan di lahan seluas 62 ribu hektare dalam kerangka program M4CR. Selain itu, BRGM juga menargetkan penyelesaian rehabilitasi seluas 43.828 hektare. Hartono menjelaskan bahwa program ini telah disepakati untuk dilaksanakan hingga tahun 2027. Meskipun demikian, pelaksanaan M4CR ini baru efektif dimulai tahun ini. Dia mengungkapkan bahwa keterlambatan dalam rehabilitasi mangrove melalui program ini disebabkan oleh perbedaan skema yang diterapkan oleh M4CR dibandingkan dengan program-program sebelumnya. Dana yang dialokasikan oleh Bank Dunia dialirkan melalui Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH), di mana BRGM akan bertindak sebagai eksekutor di lapangan. Keterlambatan yang terjadi juga diakibatkan oleh Kementerian Keuangan yang sedang menetapkan prosedur baru yang belum pernah ada sebelumnya, karena sebelumnya skema yang digunakan adalah *program loan* atau *project loan*. ANTARA