JAKARTA –
**Borneonews - Jakarta**, Direktur Utama Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) Kementerian Komunikasi dan Informatika, Fadhilah Mathar, menyatakan pentingnya peningkatan dan prioritas digitalisasi di tiga sektor utama guna mendukung pemerintah berikutnya. Hal ini menjadi langkah strategis untuk mencapai visi Indonesia Emas 2045. Fadhilah, yang akrab dipanggil Indah, mengidentifikasi tiga sektor tersebut sebagai sektor bisnis, warganegara, dan pemerintahan. Untuk sektor bisnis, ia menekankan perlunya melakukan digitalisasi yang lebih mendalam. Salah satu upaya yang bisa dilakukan adalah mendorong produktivitas melalui adopsi inovasi teknologi, termasuk di kalangan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). “Digitalisasi di sektor bisnis sangat krusial, karena dapat meningkatkan daya saing dan produktivitas,” ujar Indah dalam sebuah diskusi daring yang diselenggarakan dari Jakarta, baru-baru ini. Menurutnya, untuk mewujudkan Indonesia sebagai negara berpenghasilan tinggi pada 2038, digitalisasi dalam sektor bisnis harus menjadi fokus utama dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN). Indah mengingatkan bahwa jika sektor bisnis tidak didorong untuk mengadopsi teknologi kini dan di masa pemerintah mendatang yang dimulai pada 2024 hingga 2029, maka potensi Indonesia untuk menjadi negara maju bisa hilang. Ia mencatat bahwa pada tahun 2023, Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia per kapita mencapai sekitar 4.700 dolar AS, dan berharap angka tersebut bisa meningkat signifikan menjelang 2038. "Oleh karena itu, kita perlu merubah pola pikir dan mendigitalkan proses bisnis dengan cara yang lebih efektif. Kita membutuhkan peningkatan yang signifikan terhadap PDB per kapita hingga tiga kali lipat pada 2038,” tambahnya, menegaskan bahwa tanpa tindakan nyata, Indonesia mungkin akan tetap berada pada posisi sebagai negara berpenghasilan menengah. Selanjutnya, dalam konteks digitalisasi warganegara, Indah menekankan pentingnya peningkatan akses dan adopsi infrastruktur digital yang telah dibangun oleh pemerintah. Dia menyatakan bahwa pembangunan infrastruktur digital yang telah dilakukan sejak 2014 sangat krusial untuk menciptakan nilai tambah dan meningkatkan produktivitas masyarakat. “Kita berharap semua yang telah dibangun oleh pemerintah dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh masyarakat. Dengan ini, tujuan untuk menciptakan nilai tambah serta perbaikan ekonomi dapat terealisasi dengan baik,” ungkap Indah. Selain itu, ia juga membahas urgensi digitalisasi dalam sektor pemerintahan. Menurutnya, prioritas ini sangat penting untuk memastikan peningkatan akurasi, kecepatan, dan kualitas layanan pemerintah kepada masyarakat. Dalam masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo selama sepuluh tahun terakhir, telah terjadi upaya besar dalam membangun infrastruktur pendukung untuk Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE). Indah menekankan bahwa pengelolaan Pusat Data Nasional (PDN) dan jaringan intrapemerintah oleh Kementerian Kominfo harus dilakukan dengan serius. Hal ini akan mendukung integrasi dan interoperabilitas antar lembaga dalam rancangan SPBE berbasis data. “Pengelolaan data yang baik sangat penting untuk pengambilan keputusan yang tepat. Kita ingin semua kebijakan yang dihasilkan di masa depan berdasarkan pada data yang valid, realistis, dan terkini, sehingga dapat memberikan manfaat yang tepat sasaran bagi masyarakat,” tutup Indah. ANTARA