SEMARANG –
**Borneonews - Semarang**, Rektor Universitas Diponegoro (Undip) Semarang, Prof Suharnomo, mengajak seluruh pihak untuk menjadikan peristiwa meninggalnya mahasiswi Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) Anestesi, Dokter Aulia Risma Lestari, sebagai kesempatan untuk melakukan evaluasi secara bersama-sama. Dalam sebuah pernyataan yang disampaikan di Semarang, Suharnomo menekankan pentingnya peristiwa ini untuk dijadikan sebagai moment evaluasi yang tidak hanya menyangkut aspek pendidikan dokter spesialis, tetapi juga melibatkan semua pemangku kepentingan lainnya. “Kita seharusnya dapat menjadikan kejadian ini sebagai peluang untuk introspeksi, bukan sekadar wacana atau polemik yang tidak berguna. Ini bukan saatnya untuk saling menyalahkan,” ungkapnya. Dia juga mengingatkan bahwa situasi ini berpotensi menjadi isu yang merugikan berbagai pihak. Jika terus dibiarkan berkembang tanpa pemahaman yang jelas, dampaknya tidak hanya akan dirasakan oleh penyelenggara pendidikan, tetapi dapat memengaruhi upaya pemerintah dalam menghasilkan dokter spesialis yang dibutuhkan. “Kita harus mempertimbangkan aspek moral, terutama bagi keluarga almarhumah Dokter Aulia, yang tentunya ingin agar pengalaman pahit ini dapat dijadikan pelajaran untuk kebaikan bersama,” ujar Suharnomo. Dia menekankan pentingnya menghentikan perdebatan yang tidak konstruktif dan fokus untuk melakukan evaluasi serta melanjutkan tugas masing-masing pihak dengan lebih baik. “Ajakan ini bukan hanya untuk kepentingan Undip, karena kampus ini hadir untuk berkontribusi bagi bangsa dan negara melalui pendidikan. Meskipun Undip merupakan badan hukum milik negara, keberadaannya didedikasikan untuk kepentingan masyarakat luas,” pungkasnya. Terkait isu dugaan perundungan dan tindakan pemalakan yang diduga dilakukan oleh senior, Universitas Diponegoro menyerahkan sepenuhnya proses tersebut kepada pihak berwenang. Suharnomo menegaskan bahwa Undip telah menunjukkan sikap terbuka dan kooperatif sejak insiden itu terjadi. Dia juga merasa heran dengan munculnya tuduhan bahwa universitas berusaha menutupi kasus ini. “Milan seperti kami tidak memiliki alasan untuk menyembunyikannya. Universitas ini adalah milik publik, dan kami berharap adanya diskusi yang produktif dalam ruang publik,” jelasnya. Suharnomo juga menyambut baik langkah yang diambil oleh Komisi IX DPR RI yang sedang mengupayakan penyelesaian undang-undang kesehatan baru. Undang-undang tersebut diharapkan dapat memperbaiki pendidikan tenaga kesehatan, termasuk pendidikan dokter dan dokter spesialis. Melihat dinamika diskusi publik ini, Suharnomo menyatakan bahwa masalah kematian mahasiswi PPDS Undip saat ini menjadi tanggung jawab kolektif yang perlu diselesaikan. Sebagai institusi pendidikan tinggi milik negara, Undip siap menjadi tuan rumah untuk diskusi dan pencarian solusi perbaikan dalam pendidikan PPDS di Indonesia. “Jika diperlukan, kami mengundang DPR, media, dan kampus lain untuk bersama-sama mencari solusi atas masalah yang ada. Kami bersikap terbuka, kolaboratif, dan kooperatif dalam upaya tersebut,” tutup Suharnomo. ANTARA