JAKARTA –
**Borneonews - Jakarta**, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menekankan pentingnya perbaikan tata kelola perusahaan yang baik, atau *good corporate governance* (GCG), sebagai salah satu faktor utama yang mendorong peningkatan kinerja dan kontribusi BUMN dalam beberapa tahun belakangan. Pada sebuah konferensi di Jakarta, ia mengungkapkan bahwa sejak awal, Kementerian BUMN berkomitmen untuk menerapkan keterbukaan informasi yang maksimal. Keterlibatan aktif dalam berbagai kasus, serta kolaborasi dengan instansi seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Kepolisian, dan Kejaksaan Agung sangat diperhatikan. Menurut Erick, bisnis yang dikelola oleh BUMN menunjukkan tren positif, termasuk dalam hal pembagian dividen, berkat adanya pengawasan dari berbagai pihak. Pelaksanaan konsep GCG di perusahaan-perusahaan ini telah memberikan dampak yang signifikan pada kinerja mereka. Selain upaya pencegahan korupsi, pihaknya juga memperkenalkan skema bonus yang diberikan dalam tiga tahap kepada para direksi. Langkah ini diambil untuk mengurangi potensi manipulasi laporan keuangan dengan tujuan meraih bonus yang tidak semestinya. "Maksud kami adalah agar direksi tidak tergoda untuk memanipulasi laporan keuangan demi mendapatkan keuntungan pribadi, sementara tanggung jawab yang mereka emban belum sepenuhnya diselesaikan," tambahnya. Kementerian BUMN juga mengimplementasikan audit tahunan dan audit investigasi untuk mendalami potensi kecurangan dalam tubuh BUMN. Erick, bersama Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo dan timnya, secara rutin meninjau dugaan penipuan yang mungkin terjadi. Ia juga mengungkapkan bahwa untuk pertama kalinya, Kementerian BUMN telah menyusun laporan keuangan BUMN secara konsolidasi. Upaya ini dilakukan dengan harapan agar BUMN dapat berperan sebagai benteng sekaligus lokomotif dalam perekonomian nasional. Lebih lanjut, Erick menjelaskan bahwa kontribusi yang dihasilkan oleh BUMN untuk negara sangat signifikan, yakni mencapai Rp1.940 triliun dari pajak, Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP), dan dividen. Penting untuk menjaga kontribusi ini, terutama di tengah program-program positif yang sedang dijalankan, yang tentunya berpengaruh terhadap pendapatan negara. "Salah satu pilar yang berkontribusi besar adalah BUMN," tegasnya. ANTARA