JAKARTA –
**Borneonews - Jakarta**, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Indonesia tengah berupaya keras untuk membebaskan negara dari tuduhan *dumping* udang di Amerika Serikat. Hal ini dilakukan dengan merumuskan berbagai strategi pembelaan untuk menghadapi proses hukum yang berpotensi merugikan industri perikanan Tanah Air. Menurut Budi Sulistiyo, Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan KKP, terdapat tiga langkah penting yang akan diambil. Pertama, mereka akan mengklarifikasi posisi dari pihak *petitioner*. KKP perlu memastikan apakah kelompok ini mewakili seluruh industri udang di Amerika Serikat atau hanya sebagian kecil saja. Kejelasan ini sangat penting untuk didapatkan saat berlangsungnya *hearing*. Langkah kedua adalah menganalisis karakterisitik jenis udang yang dituduhkan melakukan *dumping*. KKP akan menegaskan bahwa jenis udang yang diproduksi di Indonesia berbeda dengan yang dituduhkan di dalam petisi. Hal ini bertujuan untuk menunjukkan bahwa tuduhan tersebut tidak berdasar. Sebagai langkah ketiga, KKP berencana untuk menekankan bahwa kerugian yang dialami industri udang domestik di AS mungkin tidak disebabkan oleh impor dari Indonesia. Budi menyatakan bahwa ketiga aspek ini akan diperjuangkan secara bersamaan untuk membela industri perikanan Indonesia dari tuduhan yang dianggap tidak adil. Sejak menerima petisi dari *American Shrimp Processors Association* (ASPA) pada 25 Oktober 2023, Indonesia mulai menghadapi isu serius terkait tuduhan *antidumping* dan *countervailing duties* terhadap ekspor udang beku ke pasar AS. Tuduhan ini tidak hanya mencakup Indonesia tetapi juga negara-negara lain seperti Vietnam, Ekuador, dan India. Dalam konteks *antidumping*, tuduhan ini muncul khusus untuk Indonesia dan Ekuador. Proses investigasi untuk tuduhan tersebut mencakup data perdagangan dari 1 Januari hingga 31 Desember 2022. Untuk *countervailing duties*, periode investigasi berlangsung dari 1 September 2022 sampai 31 Agustus 2023. Produk yang menjadi objek penyelidikan adalah udang beku hasil budidaya. Ini mencakup beragam bentuk, mulai dari produk utuh hingga yang diproses. Dalam proses penyelidikan ini, Departemen Perdagangan Amerika Serikat memilih dua perusahaan Indonesia sebagai responden wajib, yaitu PT. Bahari Makmur Sejati (BMS) dan PT. First Marine Seafood (FMS). Hasil keputusan awal dari penyelidikan ini direncanakan akan diumumkan pada 25 Maret 2024, di mana diharapkan pemerintah Indonesia mendapat keputusan yang menguntungkan tanpa bukti adanya subsidi yang dilakukan. Khusus untuk penyelidikan *antidumping*, Departemen Perdagangan AS berencana mempublikasikan hasil sementara mengenai margin *dumping* yang dialami oleh kedua perusahaan pada 23 Mei 2024. Berdasarkan informasi yang ada, jika hasilnya menunjukkan margin kadarnya signifikan, maka FMS dan eksportir udang beku Indonesia lainnya bisa dikenakan tarif bea masuk hingga 6,3 persen. KKP terus berusaha mengidentifikasi langkah-langkah efektif dalam menangani isu *antidumping* agar dapat membuktikan bahwa tuduhan tersebut tidaklah berdasar sebelum keputusan final diumumkan pada 5 Desember 2024. Salah satu tindakan yang diambil adalah mengajukan keberatan terhadap penggunaan laporan keuangan dari perusahaan yang tidak relevan dengan BMS dan FMS. Dalam pertemuan yang dijadwalkan dengan Departemen Perdagangan AS pada 20 Agustus 2024, KKP akan mengusulkan agar perusahaan-perusahaan dengan lapangan bisnis yang serupa dipertimbangkan sebagai acuan. Sebagai informasi, kontribusi ekspor produk perikanan Indonesia ke AS mencapai 8,2 persen dari total ekspor non-migas. Dari nilai tersebut, ekspor udang berkontribusi 4,8 persen. Pada tahun 2023, Indonesia berhasil mengekspor udang ke pasar AS senilai 1,1 miliar dolar AS, yang setara dengan 58,1 persen dari total ekspor perikanan Indonesia ke negara tersebut. Selain itu, proporsi ini juga mencakup sekitar 64,3 persen dari total nilai ekspor udang Indonesia ke seluruh dunia. ANTARA