**Borneonews - Badung, Bali**, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Suharso Monoarfa, pada hari Senin menekankan pentingnya perubahan transformatif untuk mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) dalam Forum Tingkat Tinggi mengenai Kemitraan Multi-Pemangku Kepentingan (HLF MSP) 2024 yang diadakan di Badung, Bali. Ia mengungkapkan bahwa sejauh ini hanya 15 persen dari target SDGs yang menunjukkan kemajuan, sementara banyak lainnya justru mengalami penurunan. Hal ini menimbulkan kekhawatiran bahwa lebih dari setengah populasi dunia berisiko terpinggirkan dan tidak berpartisipasi sebagai subjek pembangunan. Kondisi ini diperburuk oleh berbagai tantangan global yang saling berkaitan, termasuk ketegangan geopolitik, ketidakadilan sosial, kemiskinan ekstrim, perubahan iklim, pandemi yang melanda dunia, krisis finansial, dan gangguan dalam rantai pasok global. Lebih jauh, ada risiko terjadinya fragmentasi ekonomi, khususnya di bidang perdagangan, yang dapat berdampak buruk terhadap perekonomian global. Menteri Monoarfa merujuk pada penelitian dari Organisasi Perdagangan Dunia (*World Trade Organization* - WTO) yang menunjukkan bahwa pembagian dunia menjadi dua blok perdagangan dapat menyebabkan penurunan hingga 5 persen dalam Produk Domestik Bruto (PDB) global. Ia juga menambahkan bahwa menurut estimasi Dana Moneter Internasional (*International Monetary Fund* - IMF), kerugian global akibat fragmentasi perdagangan dapat berkisar antara 0,2 persen hingga 7 persen dari PDB. Oleh karena itu, Indonesia menyerukan perlunya langkah-langkah transformatif dan kerjasama internasional yang lebih kuat. "Kerja sama antara Negara Global Selatan dan Utara harus efektif, inklusif, dan didukung oleh kemitraan multi-pemangku kepentingan," ungkapnya. Di dalam HLF MSP, para pembicara membahas bagaimana solusi melalui kemitraan multi-pemangku kepentingan dapat menjadi jembatan antara Selatan-Utara dan Selatan-Selatan, yang diharapkan dapat membuka potensi penuh negara-negara Global Selatan. Perwakilan dari berbagai kalangan, termasuk pemerintah, sektor swasta, akademisi, organisasi internasional, organisasi masyarakat sipil, bank pembangunan multilateral, dan filantropi, akan terlibat dalam diskusi mengenai tiga sub-tema. Sub-tema yang dimaksud mencakup kemitraan multi-pemangku kepentingan untuk memperkuat kerjasama, meningkatkan kesejahteraan dan keberlanjutan melalui ekonomi yang berkelanjutan, serta meningkatkan pembangunan melalui pembiayaan inovatif. ANTARA