PONTIANAK –
**Borneonews - Kapuas Hulu**, Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu, yang terletak di Provinsi Kalimantan Barat, mengambil langkah signifikan dalam memperkuat kerjasama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hal ini dilakukan melalui Rapat Koordinasi (Rakor) yang bertujuan untuk meningkatkan program pemberantasan korupsi secara terintegrasi. Dalam kesempatan tersebut, Wakil Bupati Kapuas Hulu, Wahyudi Hidayat, menekankan pentingnya acara ini sebagai sarana untuk menguatkan komitmen bersama dalam upaya pencegahan serta pemberantasan korupsi di tingkat pemerintahan daerah. Dia menyatakan, "Rakor ini dilaksanakan guna memperkokoh tekad kita dalam menanggulangi korupsi di lingkungan pemerintahan." Wahyudi menegaskan bahwa pemerintah daerah berkomitmen untuk meningkatkan integritas dan memperkuat kerjasama dengan KPK. "Kami terus berupaya untuk meningkatkan standar integritas dan berkolaborasi dengan berbagai program yang dicanangkan oleh KPK sebagai langkah mencegah korupsi," ungkapnya. Lebih lanjut, Wahyudi menjelaskan bahwa saat ini, Pemkab Kapuas Hulu tengah mengoptimalkan dua inisiatif utama yang diperkenalkan oleh KPK untuk pencegahan korupsi, yaitu *Monitoring Center for Prevention* (MCP) dan *Survei Penilaian Integritas* (SPI). Kedua inisiatif ini merupakan bagian dari strategi KPK untuk memantau serta menilai upaya-upaya pencegahan korupsi yang dilakukan di berbagai daerah, termasuk di Kapuas Hulu. "Program MCP dan SPI adalah langkah strategis yang diambil KPK untuk memastikan bahwa upaya pencegahan korupsi dijalankan secara efektif sesuai dengan sasaran yang ditetapkan. Kami di Pemkab Kapuas Hulu berkomitmen untuk menerapkan sistem pengawasan yang ketat untuk meningkatkan keefektifan pencegahan korupsi yang sedang kami jalankan," imbuhnya. Wahyudi juga menyoroti pentingnya transparansi dan penggunaan anggaran yang sesuai dengan ketentuan sebagai langkah utama dalam mencegah korupsi. "Transparansi serta kepatuhan terhadap aturan penggunaan anggaran merupakan kunci untuk mencegah terjadinya praktik korupsi," tambahnya. Ia lebih jauh menekankan bahwa partisipasi publik sangat penting dalam pengawasan dan pencegahan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) di daerah. Wahyudi mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bekerjasama dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN. "Partisipasi masyarakat sangatlah vital untuk memastikan bahwa upaya pencegahan korupsi dapat berjalan dengan efektif. Kami memerlukan dukungan dari masyarakat luas," ujarnya. Rakor ini dihadiri pula oleh perwakilan KPK serta sejumlah pejabat dari Pemkab Kapuas Hulu, yang semuanya sepakat untuk menguatkan komitmen dalam memerangi korupsi. Dalam kesempatan itu, Wahyudi juga mengingatkan semua jajaran di Pemkab Kapuas Hulu untuk saling mengingatkan dan tetap waspada agar terhindar dari perilaku korupsi. Dengan diadakannya Rakor ini, diharapkan sinergi antara Pemkab Kapuas Hulu dan KPK dapat semakin dimantapkan, sehingga tercipta pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan bebas dari korupsi di wilayah Kapuas Hulu. ANTARA