JAKARTA –
**Borneonews - Jakarta**, Ekonom Senior dari Center of Reform on Economics (Core), Ina Primiana, menekankan pentingnya pemerintah daerah (pemda) untuk mengambil langkah lebih proaktif dalam memanfaatkan pembangunan infrastruktur yang berlangsung secara masif. Hal ini bertujuan agar dampak positif atau *multiplier effect* terhadap perekonomian lokal dapat dirasakan dengan lebih signifikan. Dalam sebuah diskusi yang berlangsung di Jakarta, Ina menjelaskan bahwa rendahnya inisiatif dari pemerintah daerah bisa menjadi penyebab minimnya manfaat yang diperoleh masyarakat setempat. Ketika proyek infrastruktur, seperti pembangunan jalan tol, dijalankan, tidak jarang hal tersebut menyebabkan hilangnya beberapa sumber pekerjaan yang ada. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu berpikir strategis untuk menciptakan alternatif pekerjaan atau sumber pendapatan baru bagi masyarakat agar pertumbuhan ekonomi tetap terjaga. Meskipun dalam satu dekade terakhir, tepatnya dari 2014 hingga 2024, pembangunan infrastruktur di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo telah dilakukan secara masif, Ina berpendapat bahwa dampak *Economic Value Added* (EVA) yang dirasakan masyarakat di setiap daerah masih belum optimal. Salah satu indikator yang menyoroti hal ini adalah masih adanya populasi masyarakat yang hidup dalam kondisi kurang mampu di sekitar area proyek infrastruktur. Menurut Ina, meskipun tol telah dibangun, banyak daerah yang masih menghadapi tantangan kemiskinan. Oleh karena itu, dia mendorong pemda lokal untuk lebih berperan aktif dalam memaksimalkan potensi pertumbuhan ekonomi yang bisa dihasilkan dari pembangunan infrastruktur. Para pemda disarankan untuk memastikan bahwa sumber daya manusia (SDM) di daerah tersebut memiliki daya saing yang memadai. Upaya ini dapat dilakukan dengan membangun komunikasi yang efektif melalui pendekatan dua arah, yang menciptakan ekosistem yang terhubung atau *link and match* antara kebutuhan akan infrastruktur dengan kompetensi SDM yang ada. Ina menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara kebutuhan investasi infrastruktur di suatu wilayah dan kesiapan SDM yang ada di lokasi tersebut. Selama masa pemerintahan Presiden Joko Widodo, yang berlangsung sekitar satu dekade, sudah ada pembangunan 43 bendungan baru yang memberikan manfaat besar bagi masyarakat. Pembangunan bendungan-bendungan ini bertujuan utama untuk memastikan ketersediaan air serta memperkuat ketahanan pangan nasional. Selain itu, keberhasilan dalam pembangunan infrastruktur dasar lainnya terlihat dari konektivitas yang terbangun melalui jalan tol serta perbaikan jalan-jalan di daerah. Dalam periode antara tahun 2014 hingga 2024, tercatat total panjang pembangunan jalan desa mencapai 366 ribu kilometer, dengan 1,9 juta meter jembatan desa serta 2.700 kilometer jalan tol baru dan 6.000 kilometer jalan nasional yang telah berhasil dibangun. ANTARA