JAKARTA –
**Borneonews - Jakarta**, Calon anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia, Mukhamad Misbakhun, telah mengajukan usulan penting mengenai penyelarasan rencana strategis (*renstra*) BPK dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) untuk periode 2025 hingga 2029. Menurut Misbakhun, langkah ini sangat krusial dalam rangka mendukung program Asta Cita yang akan dilaksanakan oleh pemerintahan Prabowo Subianto pada masa mendatang. Dalam pernyataannya, Misbakhun menekankan bahwa proses penyelarasan tersebut harus dilaksanakan agar pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK dapat mencakup dan relevan dengan program-program pembangunan yang sedang berjalan. "Penting untuk menghubungkan renstra BPK ke depan dengan program-program pemerintah, termasuk di dalamnya Asta Cita," jelas Misbakhun saat menjalani uji kepatutan dan kelayakan, atau *fit and proper test*, di hadapan Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia pada hari Senin, 2 September. Dalam kesempatan yang sama, anggota dari Partai Golkar ini juga memaparkan visi, misi, serta program kerja yang direncanakannya apabila terpilih menjadi anggota BPK untuk periode 2024-2029. Ia juga menyentuh mengenai permasalahan defisit dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang perlu ditangani melalui optimalisasi penerimaan dari pajak serta non-pajak. Contohnya, penerimaan dari dividen Badan Usaha Milik Negara (BUMN), pengelolaan sumber daya alam, dan pelayanan publik yang diberikan oleh berbagai lembaga negara. Misbakhun juga menegaskan pentingnya adanya sinergi yang kuat antara DPR dan BPK. Ia menjelaskan bahwa kedudukan kedua lembaga negara diatur oleh konstitusi, yang merupakan dasar hubungan kerja sama tersebut untuk membangun sebuah kolaborasi yang kokoh. "Intinya adalah bagaimana kita dapat memperkuat hubungan antar lembaga," ujarnya. Berdasarkan sejumlah pasal di dalam konstitusi, BPK memiliki peranan yang sangat penting dalam mewujudkan tata kelola yang baik, transparansi, dan akuntabilitas. Hal ini bertujuan agar setiap *output* dari pembangunan dapat diraih secara tepat sasaran, dikelola dengan baik, serta dipertanggungjawabkan dengan benar kepada publik. Dalam sesi pendalaman uji kepatutan tersebut, anggota Komisi XI DPR RI, Gus Irawan Pasaribu, menunjukkan ketertarikan terhadap gagasan mengenai sinergi antar lembaga sebagai salah satu strategi untuk mencapai tujuan bernegara. "Itu adalah kunci dalam bernegara, dan kita pasti harus mampu melakukan sinergi tersebut," tuturnya. ANTARA