BORNEONEWS, Kapuas - Pemerintah Kabupaten Kapuas menggelar rapat koordinasi pengendalian (rakordal) pelaksanaan pembangunan Kabupaten Kapuas triwulan II tahun 2016, baru-baru ini. Dalam rapat itu diketahui untuk realisasi penyerapan anggaran masih belum mencapai target 50%.

Kendati penyerapan anggaran daerah itu belum memuaskan, namun Wakil Bupati Kapuas H Muhajirin bersyukur, karena realisasi penyerapan anggaran Kapuas masih berada di urutan teratas ranking menyerapan anggaran daripada kabupaten lainnya  di Kalimantan Tengah.  

“Walau pun penyerapan anggaran kita sedikit masih di bawah target 50%, tapi alhamdulilah kita sementara masih ranking satu daripada kabupaten lainnya,” katanya usai memimpin rakordal di aula Kantor Bappeda Jl Tambun Bungai Kuala Kapuas.

Mantan Sekda Kabupaten Pulang Pisau itu menerangkan, belum tercapainya target realisasi penyerapan anggaran pada triwulan II sebesar 50% karena terjadi beberapa kendala, seperti dari sisi perencanaan.

“Sebelum pelaksanaan biasanya ada yang namanya perencanaan. Namun perencanaan dibuat dalam tahun yang sama. Mestinya perencanaan itukan dibuat satu tahun sebelumnya sehingga itu juga yang menjadi salah satu kendala dalam penyerapan anggaran,” ungkapnya.

Lanjut Muhajirin, adanya pergantian kepala desa juga mempengaruhi penyerapan anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD). “Tetapi untuk penyerapan dana desa kita masih bagus,” ucapnya.

Dalam kesempatan itu Ia  menjelaskan, rakordal pelaksanaan pembangunan digelar bertujuan untuk mengetahui masalah apa saja yang ada selama pelaksanaan pembangunan Kabupaten Kapuas. Kemudian bagaimana cara penyelesaian permasalahan tersebut.

"Pemanfaatan penyerapan anggaran diharapkan dapat digunakan sebaik mungkin dan tidak tertumpuk di akhir tahun," katanya.

Karenanya, ia berpesan agar para SKPD dapat bekerja lebih keras, cerdas, ikhlas dan kreatif agar penyerapan anggaran dapat lebih cepat pada triwulan III nantinya. Serta melakukan percepatan tanpa mengabaikan kualitas dan peraturan yang berlaku untuk penyusunan perencanaan 2017 dan sejumlah perbaikan yang terprogram dalam pembangunan daerah, baik dalam jangka panjang ataupun pendek. (DJEMMY NAPOLEON/m)