JAKARTA –
**Borneonews - Badung**, Pendekatan *business as usual* tidak lagi mencukupi untuk mendorong pembangunan berkelanjutan di era saat ini. Ada kebutuhan mendesak untuk transformasi yang dapat mempercepat dan mempertahankan pembangunan untuk masa depan yang lebih baik. Paradigma ini dipegang teguh oleh Indonesia, mengingat banyaknya tantangan dan gejolak yang melanda dunia saat ini. Metode lama dianggap sudah tidak relevan dan harus diganti dengan strategi baru yang mampu mengatasi isu-isu terkini. Kondisi global saat ini dipenuhi dengan masalah yang sangat kompleks. Ketegangan geopolitik, ketimpangan ekonomi, kemiskinan ekstrem, perubahan iklim, pandemi, serta krisis keuangan dan gangguan pasokan menjadi tantangan signifikan yang dihadapi secara bersamaan. Mengingat sifat global dari persoalan-persoalan tersebut, upaya sepihak tidak akan cukup untuk menjawab banyaknya tantangan yang ada. Indonesia, yang menempati urutan ke-75 dalam peringkat Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau *Sustainable Development Goals* (SDGs), menyadari pentingnya adanya perubahan transformatif untuk memastikan pelaksanaan pembangunan berkelanjutan di masa depan. Untuk merespons hal ini, Indonesia menyelenggarakan Forum Tingkat Tinggi Kemitraan Multipihak tahun 2024, yang menjadi platform bagi berbagai pemangku kepentingan untuk membahas dan merumuskan langkah-langkah transformasi yang diperlukan. Berdasarkan laporan dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), hanya 15 persen dari target SDGs yang saat ini berada di jalur yang benar. Ini berarti bahwa sebagian besar negara masih jauh dari pencapaian tersebut. Lebih dari separuh populasi dunia berisiko tidak mendapatkan dukungan yang memadai sebagai subjek pembangunan, dan berbagai tantangan yang telah diuraikan sebelumnya kian menghalangi pencapaian target-target tersebut. Fragmentasi ekonomi yang terjadi, terutama dalam sektor perdagangan, juga memiliki dampak merugikan bagi ekonomi global. Laporan dari Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) menunjukkan bahwa terbaginya blok perdagangan dapat menurunkan produk domestik bruto (PDB) global hingga 5 persen. Dana Moneter Internasional (IMF) turut memperkirakan terjadinya kerugian global akibat fragmentasi ini dengan perkiraan antara 0,2 persen hingga 7 persen dari total PDB. Menanggapi situasi ini, Indonesia menyerukan perlunya langkah-langkah transformatif dan kerjasama internasional yang lebih kokoh. Pergeseran paradigma global ini memerlukan pengembangan kemitraan multi-pemangku kepentingan yang dapat meningkatkan aksi kolektif, melalui mobilisasi sumber daya, tanggung jawab bersama, serta optimalisasi dampak yang dapat dihasilkan. Transformasi yang dimaksud diharapkan dapat mempersempit kesenjangan dalam pembangunan antar negara. Dalam rangka mewujudkan hal tersebut, Indonesia aktif menggandeng negara-negara di Selatan Global untuk merumuskan langkah-langkah yang menawarkan dampak berkelanjutan. *Global South* merujuk pada negara-negara yang mayoritas berada di belahan selatan dunia, khususnya negara-negara berkembang di Asia, Afrika, Amerika Latin, dan Oseania, yang umumnya menghadapi tantangan dalam pembangunan. Forum Tingkat Tinggi Kemitraan Multipihak 2024, yang diselenggarakan bersamaan dengan Indonesia-Africa Forum Ke-2, melibatkan sejumlah pemangku kepentingan dari dalam dan luar negeri untuk menciptakan aksi kolektif di antara negara-negara Selatan Global. Sebanyak 26 negara terlibat, memberikan kesempatan untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman dalam merumuskan kebijakan yang tepat. Dengan situasi yang serupa di antara negara-negara tersebut, diharapkan Selatan Global dapat menjadi platform bagi Indonesia untuk terus memberikan kontribusi dalam pencapaian pembangunan berkelanjutan. Indonesia sendiri memaparkan konsep kerja ekonomi biru dan rencana ekonomi sirkular kepada para pemangku kepentingan. Rencana kerja ekonomi biru yang tercantum dalam *Blue Economy Roadmap* bertujuan untuk menjadikan sektor maritim Indonesia sebagai penggerak utama pertumbuhan ekonomi dengan meningkatkan kontribusi PDB dari 7,6 persen menjadi 15 persen pada tahun 2045. Di samping itu, diharapkan ekonomi biru dapat menciptakan hingga 12 juta lapangan kerja baru dan mencapai target 10 persen untuk kawasan perlindungan laut pada tahun 2030. Selain itu, strategi ekonomi sirkular yang dijelaskan dalam Peta Jalan dan Rencana Aksi Nasional Ekonomi Sirkular Indonesia 2025-2045 diharapkan dapat memberikan dampak positif di lima bidang prioritas: pangan, elektronik, kemasan plastik, konstruksi, dan tekstil. Melalui penerapan inisiatif ini, diestimasi terjadi peningkatan PDB hingga Rp638 triliun pada 2030, penciptaan 4,4 juta lapangan kerja hijau, dan kontribusi reduksi emisi gas rumah kaca sebesar 126 juta ton karbondioksida. Di samping itu, Indonesia juga membagikan informasi mengenai skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) sebagai salah satu pendekatan pembiayaan inovatif. Pembiayaan inovatif ini menjadi agenda penting di HLF MSP 2024, terutama bagi negara-negara Selatan Global yang masih menghadapi tantangan dalam akses keuangan yang dapat menghambat pencapaian target SDGs. Salah satu inisiatif yang akan dibahas adalah *Global Blended Finance Alliance* (GBFA), sebuah mekanisme kolektif yang dirancang untuk menyediakan pendanaan berkelanjutan dan inklusif bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di tengah ketidakpastian yang dialami oleh banyak negara. Saat memberikan sambutan dalam forum, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas, Suharso Monoarfa, menekankan pentingnya kerja sama yang efektif dan inklusif antara negara-negara Selatan dan Utara Global. Keterlibatan beragam pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah, sektor swasta, akademisi, hingga organisasi masyarakat sipil, diharapkan bisa meningkatkan upaya kolaboratif dalam menemukan solusi pembangunan yang inklusif. Kemitraan ini diharapkan dapat menggali potensi maksimal negara-negara Selatan Global sehingga menjadi penghubung antar-negara dalam konteks Selatan-Selatan serta antara Selatan dan Utara, demi tercapainya pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif untuk semua. ANTARA