JAKARTA –
**Borneonews - Jakarta**, Anggota Komisi VII DPR RI, Mukhtarudin, menyatakan dukungannya terhadap upaya PT Pertamina (Persero) melalui anak perusahaannya, PT Pertamina Patra Niaga, untuk memperluas pendaftaran penggunaan *QR Code* bagi pembelian Pertalite. Langkah ini diambil setelah keberhasilan pendaftaran *QR Code* untuk bahan bakar minyak bersubsidi tipe Biosolar. Mukhtarudin mengungkapkan bahwa inisiatif Pertamina Patra Niaga dalam menerapkan pendaftaran *QR Code* bertujuan untuk memastikan bahwa penerimaan subsidi tepat sasaran. Menurutnya, metode ini sangat penting agar alokasi Pertalite dan Biosolar dapat dinikmati oleh masyarakat yang berhak mendapatkan subsidi tersebut. Proses pendaftaran dalam Program Subsidi Tepat akan memberikan *QR Code* kepada pengguna. Dengan demikian, nantinya dapat dipantau secara rinci siapa yang membeli Pertalite dan kendaraan apa yang digunakan, karena pembeli diwajibkan menunjukkan *QR Code* saat transaksi. Kumpulan data pengguna ini diharapkan dapat mendukung kebijakan pemerintah dalam menentukan kendaraan mana yang layak memperoleh BBM subsidi. "Melalui pendataan ini, kita dapat mengetahui dengan lebih akurat siapa saja pengguna BBM subsidi. Ini akan membantu mengurangi potensi penyalahgunaan dan penyelewengan yang mungkin terjadi," ungkapnya. Mukhtarudin juga menekankan perlunya Pertamina Patra Niaga untuk mendorong masyarakat pengguna kendaraan roda empat agar segera mendaftar untuk mendapatkan *QR Code* Pertalite. Ia menambahkan bahwa cakupan wilayah pendaftaran Program Subsidi Tepat perlu diperluas, terutama di daerah seperti Jawa, Madura, dan Bali, di mana konsumsi BBM bersubsidi tergolong tinggi. "Jika diperlukan, pengguna sebaiknya diwajibkan menunjukkan *QR Code* ketika membeli Pertalite, mirip dengan kebijakan untuk pembelian Biosolar dan LPG 3 kg yang mengharuskan menunjukkan KTP atau NIK," tegas Mukhtarudin. Sebelumnya, pendaftaran Program Subsidi Tepat MyPertamina sudah dilaksanakan di tahap pertama di beberapa wilayah, termasuk Jawa, Madura, dan Bali, serta sejumlah daerah lainnya seperti Kepulauan Riau, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Gorontalo, Maluku Utara, Maluku, dan Nusa Tenggara Timur (NTT). Proyek percontohan awal mencakup provinsi Aceh, Bangka Belitung, Bengkulu, dan Kabupaten Timika. Sisa wilayah akan menjadi bagian dari implementasi tahap kedua dalam program ini. ANTARA