YOGYAKARTA –
**Borneonews - Kulon Progo**, Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Kulon Progo, yang terletak di Daerah Istimewa Yogyakarta, telah menginformasikan bahwa angka kemiskinan di daerah ini mengalami penurunan yang cukup kecil, yaitu 0,02 persen poin. Angka tersebut tercatat sebesar 15,62 persen pada tahun 2024, dibandingkan dengan 15,64 persen pada Maret 2023, saat terjadi kasus gagal panen. Kepala BPS Kulon Progo, Sumarwiyanto, menjelaskan bahwa garis kemiskinan untuk wilayah ini ditetapkan sebesar Rp438.000 per kapita per bulan. Dengan angka tersebut, persentase jumlah masyarakat miskin menunjukkan sedikit penurunan menjadi 15,62 persen. Sebelumnya, pada Maret 2023, angka tersebut mencapai 15,64 persen, sehingga terjadi pengurangan yang sangat kecil, yaitu sebesar 0,02 persen poin. Dari hasil *Survei Sosial Ekonomi Nasional* (Susenas) Maret 2024, garis kemiskinan di Kulon Progo tetap di angka yang sama, yakni Rp438.000 per kapita per bulan. Sumarwiyanto menambahkan bahwa untuk rumah tangga yang memiliki tiga anak, maka total anggota keluarga menjadi lima orang, sehingga total garis kemiskinan untuk rumah tangga ini akan berjumlah Rp2.190.000 per bulan. Angka ini tentunya bisa berbeda-beda tergantung pada jumlah anggota yang ada di dalam keluarga. Selain itu, Sumarwiyanto juga menjelaskan bahwa penurunan angka kemiskinan sebesar 0,02 persen ini berlangsung lebih lambat jika dibandingkan dengan periode sebelumnya. Selama empat tahun terakhir, angka penurunan kemiskinan paling signifikan tercatat di Kulon Progo dengan komposisi penurunan 2,79 persen poin, diikuti dengan Kabupaten Gunungkidul yang turun 2,51 persen poin, dan Bantul yang mencatatkan penurunan sebesar 2,38 persen poin. Secara keseluruhan, meskipun persentase masyarakat miskin menunjukkan penurunan, jumlah penduduk miskin sesungguhnya mengalami peningkatan. Pada Maret 2024, tercatat sekitar 71.480 orang yang tergolong sebagai penduduk miskin, mengalami kenaikan sebanyak 740 orang dari jumlah pada Maret 2023 yang mencapai 70.740 orang. Dugaan sementara mengenai penurunan jumlah kemiskinan yang tidak signifikan ini adalah disebabkan oleh kenaikan garis kemiskinan itu sendiri yang meningkat sekitar 5,07 persen pada Maret 2024 dibandingkan dengan Maret 2023. Selain itu, fenomena penurunan produksi padi yang cukup drastis pada sub round 1 tahun 2024 dibandingkan sub round 1 tahun sebelumnya juga mempengaruhi situasi ini, karena sebagian besar penduduk miskin di wilayah tersebut bekerja di sektor pertanian. Sumarwiyanto menekankan bahwa permasalahan kemiskinan melampaui angka dan persentase masyarakat miskin. Ada dimensi lain yang perlu diperhatikan, seperti tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan. Ia mengungkapkan bahwa pada periode Maret 2023 hingga Maret 2024, indeks kedalaman kemiskinan menunjukkan penurunan dari 2,54 menjadi 2,48. Hal ini berarti rata-rata pengeluaran penduduk miskin semakin mendekati garis kemiskinan. Namun, pada sisi lain, indeks keparahan kemiskinan justru mengalami peningkatan tipis dari 0,61 menjadi 0,62, yang mencerminkan adanya kenaikan ketimpangan di antara penduduk masyarakat miskin. Secara umum, dalam upaya penanggulangan kemiskinan, penting untuk menjaga stabilitas harga bahan pokok, terutama yang banyak dikonsumsi oleh masyarakat miskin, serta meningkatkan pendapatan untuk kelompok tersebut. Selain itu, perbaikan dalam akses pendidikan bagi masyarakat miskin juga sangat diperlukan. Pendidikan yang baik harus dianggap sebagai investasi jangka panjang, ibarat memberikan pancing kepada orang yang membutuhkan. Diperlukan upaya untuk menciptakan lebih banyak lapangan pekerjaan dan meningkatkan pendampingan bagi masyarakat agar mereka dapat keluar dari lingkaran kemiskinan. ANTARA