JAKARTA –
**Borneonews - Jakarta**, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kembali melaksanakan uji coba penyediaan makanan bergizi untuk siswa Sekolah Dasar (SD). Kali ini, kegiatan tersebut dilaksanakan di SDN Gunung 01 Pagi, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Pada kesempatan ini, Penjabat Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono, mengungkapkan bahwa sebanyak 650 paket sarapan pagi telah disiapkan untuk anak-anak. "Hari ini, di SDN Gunung 01, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, kami menyediakan 650 paket untuk sarapan pagi siswa," ujarnya saat memberikan keterangan kepada awak media di Jakarta. Menu yang dihidangkan dalam program uji coba makanan bergizi ini terdiri dari nasi goreng, telur, ayam, jeruk, serta mentimun. Semua bahan makanan telah melalui proses pemeriksaan oleh Dinas Kesehatan DKI Jakarta untuk memastikan bahwa makanan tersebut aman dan sehat bagi anak-anak di sekolah. Dalam setiap kotak makanan yang disebar, dilakukan pengujian kandungan kalori untuk memastikan kecukupan gizi. Gubernur Heru juga menambahkan, "Anak-anak tampak menikmati makanan ini dan menu yang disajikan tampak sesuai dengan selera mereka. Hal ini perlu diperhatikan, tidak hanya dari segi kalori, tetapi juga betapa pentingnya menarik perhatian anak agar mau mengonsumsi makanan bergizi." Dia juga menjelaskan bahwa rencananya, acara serupa akan terus berlangsung di berbagai sekolah di DKI Jakarta. "Kami akan melanjutkan kunjungan ke sekolah-sekolah lain di Jakarta, selanjutnya akan menyasar wilayah Jakarta Barat dan terakhir Kepulauan Seribu," tegasnya. Dalam kegiatan ini, Pemerintah DKI Jakarta berkolaborasi dengan PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk. Angka estimasi biaya untuk setiap porsi makanan bergizi yang disediakan kepada siswa SD diperkirakan antara Rp20.000 hingga Rp25.000. Program penyediaan makanan bergizi gratis ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan gizi anak-anak, serta mendorong peningkatan kecerdasan mereka. Selain itu, program ini berfokus pada pencegahan gangguan pertumbuhan dan perkembangan yang dikenal sebagai *stunting*, sehingga dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Indonesia. Pemerintah Indonesia menetapkan pencegahan *stunting* sebagai salah satu prioritas. Berhasil menurunkan prevalensinya dari 37,2 persen pada tahun 2013 menjadi 21,5 persen pada tahun 2023, upaya ini menunjukkan kemajuan yang signifikan. Untuk mendukung program ini, pemerintah telah mengalokasikan anggaran sekitar Rp71 triliun, yang merupakan 0,29 persen dari produk domestik bruto (PDB) negara. ANTARA