PALANGKARAYA –
**Borneonews - Pulang Pisau**, Polres Pulang Pisau di Kalimantan Tengah telah mengumumkan adanya pengawalan untuk bakal pasangan calon (bapaslon) kepala daerah terkait dengan dimulainya tahapan pendaftaran Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Pulang Pisau 2024. Pengawalan ini meliputi dua jenis, yakni *walkat* (pengawalan melekat) dan *walpri* (pengawalan pribadi) untuk kepala penyelenggara serta pasangan bakal calon bupati dan wakil bupati. Kapolres Pulang Pisau, AKBP Mada Ramadita, menyampaikan bahwa langkah pengamanan telah dipersiapkan jauh hari sebelum tahapan pendaftaran dimulai. Setelah masa pendaftaran, pengamanan akan diperketat dengan menurunkan sejumlah personel *walpri* yang ditugaskan untuk Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU), Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), serta pasangan bakal calon. Setiap pasangan bakal calon bupati dan wakil bupati akan mendapatkan pengawalan yang terdiri dari dua personel. Hal ini bertujuan untuk menjaga keamanan dan menghindari potensi ancaman yang mungkin membahayakan baik calon maupun penyelenggara Pilkada Pulang Pisau 2024. Dalam menghadapi Pilkada ini, Polres Pulang Pisau telah menyiapkan dua pertiga dari total kekuatan personel yang ada, dengan memperhitungkan jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang berkurang dibandingkan dengan Pemilu Presiden dan Pemilu Legislatif sebelumnya. Kapolres memastikan bahwa jumlah personel yang ada masih mencukupi untuk mengamankan semua TPS, kecuali jika muncul situasi tertentu yang mengharuskan pengiriman personel di bawah kendali operasi (BKO) Polda Kalimantan Tengah. "Jumlah personel di Polres saat ini cukup untuk melakukan pengamanan di TPS yang kini berkurang dari 417 menjadi 239. Dengan demikian, kami akan menempatkan satu personel di masing-masing TPS," terang Mada. Menyangkut pemetaan daerah yang rawan, Mada menjelaskan pentingnya koordinasi dengan seluruh Kapolsek untuk terus melakukan pemetaan dan memperbarui informasi terkait situasi di lapangan. Kerawanan tersebut tidak hanya berkaitan dengan aspek keamanan, tetapi juga meliputi ancaman bencana alam, seperti banjir, yang dapat terjadi pada hari pemungutan suara yang dijadwalkan pada 27 November 2024. "Setiap Kapolsek diminta untuk memetakan area yang berpotensi terkena bencana banjir dan berkoordinasi dengan pemerintah desa untuk menyiapkan TPS alternatif sebagai bentuk antisipasi," tambahnya. Mada juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama mensukseskan Pilkada Pulang Pisau 2024. Penting untuk menjaga serta menciptakan suasana yang kondusif, agar setiap tahapan pelaksanaan dapat berjalan dengan aman, tertib, dan nyaman. ANTARA