JAKARTA –
**Borneonews - Jakarta**, Wakil Presiden Ma’ruf Amin menegaskan pentingnya menciptakan landasan yang kokoh untuk pengembangan ekonomi dan keuangan syariah dalam pemerintahan yang akan datang. Pernyataan ini disampaikan dalam pidato kuncinya pada acara yang diselenggarakan oleh Center For Sharia Economic Development (C-SED) di Institute For Development of Economics And Finance (Indef), yang berlangsung di Jakarta pada hari Selasa. Wapres menyatakan bahwa pemerintah berkomitmen untuk memastikan keberlanjutan pertumbuhan sektor ekonomi dan keuangan syariah dengan mengintegrasikan aspek tersebut ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029. Ia berharap langkah ini akan menjadi fondasi yang kukuh untuk pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di era pemerintahan mendatang. Sejarah perjalanan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia, menurut Wapres, dimulai dengan berdirinya lembaga perbankan syariah pada awal tahun 1990-an. Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, Indonesia telah mengalami peningkatan signifikan dalam peringkat ekonomi dan keuangan syariah di tingkat global, dari posisi ke-10 kini menjadi posisi ketiga. Selain itu, Indonesia berhasil menjaga peringkat kedua dalam sektor makanan halal dan peringkat ketiga di sektor fesyen Muslim. Wapres menambahkan bahwa pada tahun 2024, Indonesia akan meraih posisi teratas dalam *Global Muslim Travel Index*. Hal ini menunjukkan kecepatan dan perkembangan yang positif dalam sektor keuangan syariah, yang tercermin dari semakin beragamnya produk keuangan syariah yang tersedia untuk masyarakat, termasuk obligasi syariah, asuransi syariah, dan pembiayaan usaha berbasis syariah. Pemerintah, lanjutnya, sangat menyadari akan pentingnya mengembangkan ekonomi syariah. Mereka berupaya mendorong pertumbuhan sektor ini melalui penguatan infrastruktur dan ekosistem yang mendukung. Program-program terkait tidak hanya dilaksanakan di tingkat pusat, tetapi juga di daerah melalui lembaga Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah. Ekonomi dan keuangan syariah telah menjadi kekuatan baru dalam pertumbuhan ekonomi nasional. Prinsip yang mendasari ekonomi syariah, yang menekankan keadilan dan pemerataan kesejahteraan, menjadikannya dapat diterima oleh berbagai kalangan. Wapres melaporkan kinerja sektor ini yang menunjukkan pertumbuhan positif, dengan sektor unggulan rantai nilai halal tumbuh sebesar 3,93 persen, berkontribusi hampir 23 persen terhadap perekonomian nasional. Selain itu, aset dan diversifikasi lembaga keuangan syariah turut meningkat. Dalam hal ini, aset pasar modal syariah kini mencapai hampir 20 persen dari total aset pasar modal nasional. Wapres menekankan bahwa Indonesia memiliki visi untuk menjadi pemain utama dalam ekonomi dan keuangan syariah di tingkat global, meskipun berbagai tantangan masih harus dihadapi. Tantangan tersebut meliputi rendahnya tingkat literasi dan pemahaman masyarakat mengenai ekonomi dan keuangan syariah, serta kekurangan dalam kerangka regulasi yang ada. Di samping itu, insentif yang minim bagi pelaku industri halal dan kewirausahaan syariah juga menjadi kendala. Sinergi dan integrasi antara industri halal, keuangan syariah, dan dana sosial syariah masih perlu ditingkatkan. Wapres juga menekankan perlunya peningkatan tata kelola dalam penyaluran dana sosial syariah untuk mendukung upaya pengentasan kemiskinan. Ke depan, strategi pengembangan ekonomi dan keuangan syariah perlu difokuskan pada penyelarasan empat pilar utama, didukung regulasi yang kuat, inovasi dalam ilmu pengetahuan dan teknologi, digitalisasi, serta peningkatan literasi masyarakat. Ia mengingatkan bahwa semua upaya tersebut memerlukan dukungan dari berbagai pihak, terutama dalam penyusunan rencana strategis pengembangan ekonomi dan keuangan syariah. Di sinilah peran INDEF sangat penting, dalam memberikan wawasan mendalam, identifikasi peluang, serta rekomendasi untuk mengatasi tantangan yang ada. Selain itu, INDEF juga diharapkan dapat membantu meningkatkan literasi dan pemahaman masyarakat terhadap produk-produk syariah melalui seminar, publikasi, dan kerja sama dengan organisasi non-pemerintah lainnya untuk menyebarluaskan ide dan inovasi dalam ekonomi syariah. ANTARA