DENPASAR –
**Borneonews - Denpasar**, Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPwBI) Provinsi Bali mengimbau kepada Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) di kubupaten dan kota se-Bali untuk meningkatkan upaya dalam pengendalian inflasi menjelang perayaan Hari Raya Galungan dan Kuningan yang akan berlangsung pada September 2024. Kepala KPwBI Provinsi Bali, Erwin Soeriadimadja, mengungkapkan bahwa ada beberapa risiko inflasi yang perlu diwaspadai pada bulan tersebut. Di antaranya adalah potensi kenaikan harga bahan pokok serta kebutuhan upacara yang meningkat menjelang Galungan dan Kuningan. Selain itu, Erwin juga menyoroti adanya kenaikan harga daging babi yang disebabkan oleh berkurangnya pasokan di Bali. Lebih lanjut, Erwin menjelaskan bahwa potensi inflasi di bulan ini dipicu oleh beberapa faktor, termasuk belum masuknya musim panen beras, kenaikan harga eceran tertinggi (*HET*) untuk produk MinyakKita, yang berpotensi mendorong kenaikan harga minyak goreng lainnya, serta peningkatan harga avtur yang berisiko menyebabkan kenaikan tarif angkutan udara. Ia juga mencatat bahwa kenaikan harga daging babi yang terjadi pada Agustus 2024 berkontribusi pada inflasi di Bali. Hal ini terjadi akibat pasokan yang berkurang karena wabah virus ASF, serta tingginya pengiriman daging babi ke daerah lain seperti Sulawesi Utara dan Kalimantan. Sementara itu, menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Bali, beberapa komoditas turut menyumbang terhadap inflasi, di antaranya biaya pendidikan akademik, kopi bubuk, beras, dan biaya pendidikan tingkat SMP. Kenaikan harga kopi bubuk disebabkan oleh peningkatan harga kopi dunia akibat penurunan produksi di negara penghasil kopi seperti Brazil dan Pakistan. Kenaikan biaya pendidikan sejalan dengan dimulainya tahun ajaran baru. Berdasarkan informasi yang dirilis BPS, Bali mengalami inflasi bulanan sebesar 0,10 persen pada Agustus 2024, yang stabil jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya yang juga menunjukkan angka inflasi yang sama, yaitu 0,10 persen. Secara tahunan, inflasi Provinsi Bali mengalami penurunan dari 2,53 persen pada bulan sebelumnya menjadi 2,32 persen. Angka ini masih berada dalam kisaran target inflasi nasional yang ditetapkan antara 2,5±1 persen. Erwin menekankan bahwa terjaganya inflasi di Bali merupakan hasil dari kolaborasi, inovasi, dan sinergi yang erat antara semua pihak dalam Tim Pengendalian Inflasi Daerah di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Dalam upaya pengendalian inflasi, Erwin mengindikasikan konsistensi seluruh TPID di Bali melalui penerapan kebijakan 4K, yang mencakup operasi pasar murah dan Gerakan Tanam Pangan Cepat Panen (*Genta Paten*) di lahan milik pemerintah provinsi. Selain itu, ada juga langkah-langkah lain yang diambil, seperti penguatan anggaran transportasi untuk pengiriman bahan pokok dari Klungkung ke Nusa Penida, pengoperasian Rice Milling Unit (*RMU*) atau mesin penggilingan modern di Kabupaten Badung, serta distribusi bibit babi di Kabupaten Tabanan. Peningkatan insentif bagi pekaseh (pemimpin subak) di Denpasar juga menjadi salah satu fokus, bersamaan dengan kerja sama antara Perumda Swatantra dan Kelompok Tani Cabai di Buleleng. Erwin optimistis bahwa seluruh langkah tersebut akan menjaga inflasi Provinsi Bali pada kisaran target inflasi nasional yang ditetapkan. ANTARA