DENPASAR –
**Borneonews - Nusa Dua, Bali**, Pemerintah Indonesia, yang diwakili oleh Wakil Menteri Luar Negeri Pahala Mansury, menggarisbawahi bahwa negara-negara berkembang mempunyai potensi signifikan dalam berperan sebagai pemain utama dalam *global supply chain*. Hal ini terutama didorong oleh ketersediaan sumber daya alam yang melimpah di kawasan tersebut. Pahala menyatakan bahwa kekayaan sumber daya seperti minyak dan gas, keanekaragaman hayati, sumber daya kelautan, serta penanganan isu iklim dan mineral kritis, dapat memberikan banyak manfaat. Pernyataan tersebut disampaikan di tengah sesi-panel dalam Forum Tingkat Tinggi Kemitraan Multi-Pihak dan Forum Indonesia-Afrika (IAF) yang berlangsung di Nusa Dua, Kabupaten Badung, Bali, pada hari Selasa. Wakil Menteri tersebut menekankan pentingnya hak negara berkembang untuk memperoleh keuntungan dari pengelolaan sumber daya alam yang mereka miliki. Namun, ia juga mengingatkan agar negara-negara ini tidak hanya berfungsi sebagai produsen atau mengekspor bahan mentah. Ada lima poin penting yang menjadi fokus dalam upaya menjadikan negara berkembang sebagai aktor aktif dalam *global supply chain*, yaitu: 1. **Pengembangan integrasi ekonomi** dan perluasan akses pasar untuk mengatasi masalah fragmentasi ekonomi yang terjadi saat ini. 2. Menurut data, pada tahun 2023, fragmentasi ekonomi ini diperkirakan akan mengakibatkan penurunan investasi asing hingga tujuh persen secara global. Oleh karena itu, negara-negara berkembang diharapkan dapat mengupayakan integrasi yang lebih erat, termasuk melalui perjanjian ekonomi dan perdagangan yang dapat mempermudah akses ke pasar. 3. Negara-negara dengan ekonomi yang sedang berkembang, khususnya di kawasan Asia dan Afrika, diprediksi akan mencatat pertumbuhan signifikan, mencapai 6,3 persen dalam lima tahun mendatang berdasarkan data dari Badan Moneter Internasional (*IMF*). 4. Selain itu, potensi pasar yang besar juga diperkuat oleh jumlah sumber daya manusia yang substantial; Afrika dengan populasi 1,5 miliar dan Asia Tenggara dengan sekitar 1,7 miliar penduduk. 5. Dia melanjutkan, negara berkembang perlu bekerja sama untuk meningkatkan ketahanan dalam rantai pasok, terutama di sektor pangan, energi, kesehatan, dan mineral kritis yang diperlukan untuk teknologi energi hijau seperti nikel, kobalt, litium, dan tembaga. Penting untuk memastikan ketahanan tersebut, yang tidak hanya melibatkan pertukaran perdagangan dan pergerakan komoditas, tetapi juga memerlukan pembangunan infrastruktur untuk menurunkan biaya logistik. Bukan hanya itu, langkah ketiga adalah memfasilitasi konektivitas antar individu yang mendukung integrasi ekonomi, promosi perdagangan dan investasi, serta pertukaran pengetahuan dan keahlian. Selama berlangsungnya IAF kedua, Indonesia mengambil peran aktif dengan menyelenggarakan forum bisnis yang spesifik per negara dan menyediakan pendekatan one-on-one bersama sektor swasta. Poin keempat menekankan pengembangan akses terhadap teknologi, sementara poin kelima adalah tentang pendanaan yang dibutuhkan untuk memastikan keterlibatan bisnis dalam *global supply chain*. Pahala juga mengungkapkan bahwa kesenjangan pendanaan untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development Goals* atau *SDGs*) masih tergolong tinggi, diperkirakan berkisar antara 2,5 hingga 4 triliun dolar AS per tahun. Bank Dunia memprediksi bahwa negara-negara berkembang memerlukan investasi sekitar 4,5 persen dari total Produk Domestik Bruto (*PDB*) untuk dapat mencapai infrastruktur yang sesuai dengan SDGs. Oleh karena itu, penting untuk memobilisasi dan meningkatkan sumber pembiayaan lain, termasuk melalui pemanfaatan pembiayaan campuran dan inovatif. ANTARA