JAKARTA –
**Borneonews - Badung**, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, mengatakan bahwa transisi menuju energi berkelanjutan secara bertahap memiliki potensi untuk menghemat anggaran subsidi pemerintah antara Rp45 triliun hingga Rp90 triliun setiap tahunnya. Luhut menjelaskan, jika transisi energi ini dilakukan secara bertahap dalam rentang waktu satu tahun ke depan, penghematan tersebut dapat dicapai. Hal ini disampaikan oleh Luhut saat ia menghadiri Forum Tingkat Tinggi Kemitraan Multipihak (HLF MSP) dan Forum Indonesia-Afrika (IAF) ke-2 yang berlangsung di Badung, Bali. Proses transisi energi yang dimaksud mencakup beberapa langkah strategis. Antara lain adalah penghentian operasional Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Suralaya yang terletak di Cilegon, Banten, penerapan standar emisi karbon bagi pelaku industri, serta promosi pemanfaatan kendaraan listrik atau *electric vehicle* (EV). Luhut menekankan bahwa penggunaan kendaraan listrik berpotensi besar untuk mengurangi alokasi anggaran subsidi yang biasanya disiapkan untuk bahan bakar minyak (BBM). Ia menuturkan bahwa jumlah penghematan yang dapat dicapai ini, yakni Rp45 triliun hingga Rp90 triliun, merupakan angka yang signifikan dan dapat digunakan untuk kepentingan yang lebih luas di masa mendatang. Selain itu, Luhut juga mengungkapkan keprihatinan terhadap biaya yang dikeluarkan pemerintah, yang mencapai Rp38 triliun untuk biaya pengobatan masyarakat akibat dampak polusi udara. Melalui pelaksanaan transisi energi ini, ia berharap pemerintah bisa lebih efektif dalam menangani isu polusi yang tengah melanda Indonesia, terutama di Jakarta. Ia menambahkan bahwa Indonesia dapat mengambil pelajaran dari pengalaman China, yang berhasil mengatasi masalah polusi udara. Dalam konteks subsidi energi, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati juga memberikan penjelasan mengenai anggaran yang disiapkan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025. Untuk ketahanan energi, alokasi anggaran mencapai Rp421,7 triliun. Sebagian besar dari anggaran tersebut akan digunakan untuk subsidi dan kompensasi energi, dengan pagu yang disiapkan sebesar Rp394,3 triliun. Pagu ini mengalami kenaikan sebesar 17,8 persen dibandingkan dengan pagu tahun 2024 yang sebesar Rp334,8 triliun. Penggunaan dana sebesar Rp394,3 triliun ini akan difokuskan untuk melanjutkan subsidi bagi LPG tabung 3 kilogram, solar, dan minyak tanah, serta memastikan program tersebut tepat sasaran. Selain itu, subsidi energi akan disalurkan untuk mendukung listrik bagi rumah tangga miskin dan rentan, serta membantu transisi energi yang lebih efisien dan mengikuti prinsip keadilan. ANTARA