BATAM –
**Borneonews - Natuna**, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Batam telah melaksanakan program penguatan keamanan pangan bagi kader di Kabupaten Natuna, yang terletak di Kepulauan Riau. Kegiatan ini berlangsung pada hari Selasa di salah satu penginapan di Kecamatan Bunguran Timur. Dalam acara tersebut, Therecy Elly Yana, Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Madya di BPOM Batam, menjelaskan bahwa kegiatan ini melibatkan tidak hanya para kader keamanan pangan desa, tetapi juga perwakilan dari pemangku kepentingan setempat, serta tujuh kepala desa yang telah terlibat dalam program keamanan pangan sejak tahun 2021. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk meninjau kembali materi yang sudah diajarkan pada tahun 2021 mengenai konsep keamanan pangan. Selain itu, acara ini menjadi wadah bagi para kader untuk berdiskusi dan mengemukakan berbagai kendala yang mereka hadapi dalam pelaksanaan tugas mereka. Hal ini sangat penting guna mendukung keberhasilan program Gerakan Keamanan Pangan Desa (GKPD). Menurut Therecy, pertemuan ini juga berfungsi sebagai upaya evaluasi terhadap kegiatan GKPD. "Kita ingin mengetahui permasalahan atau kendala yang dihadapi kader dalam menerapkan pengetahuan yang telah didapat pada tahun 2021, seperti kesulitan dalam komunikasi dan ketidakpahaman terhadap materi," ungkapnya. Selain memahami teori tentang pentingnya keamanan pangan, para peserta juga dilatih untuk melakukan pengujian produk pangan dari wilayah masing-masing menggunakan *rapid test kit*. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa produk pangan yang tersedia bebas dari bahan berbahaya yang dapat membahayakan kesehatan. "Kami akan melaksanakan pengujian pada siang hari dengan menggunakan *rapid test kit*," lanjutnya. Sejak tahun 2021, BPOM telah melaksanakan pembinaan untuk keamanan pangan di tujuh desa di Natuna, yaitu Sepempang, Limau Manis, Cemaga Tengah, Sedarat Baru, Mekar Jaya, Pulau Tiga, dan Air Lengit. Melalui program intervensi ini, BPOM bersama kader dan pemangku kepentingan setempat telah berusaha meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai keamanan pangan. Namun, hasil yang dicapai belum sepenuhnya sesuai harapan, karena masih sedikit masyarakat yang menerapkan apa yang sudah dipelajari. Therecy menambahkan bahwa meskipun kesadaran masyarakat sudah meningkat, seperti mulai memahami pentingnya memisahkan barang belanja, namun perubahan perilaku yang terbentuk selama bertahun-tahun masih cukup sulit untuk dilakukan. Program intervensi di tujuh desa ini direncanakan akan berakhir pada tahun 2024. Setelah itu, pelaksanaan program akan sepenuhnya diserahkan kepada masing-masing desa. "Kami berharap agar desa dapat melanjutkan program ini dengan menggunakan anggaran yang mereka miliki," tutupnya. ANTARA