BORNEONEWS, Pangkalan Bun - Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar), resmi dibentuk dan mulai menjalankan fungsi dan kegiatan kerjanya, mengurai berbagai isu persoalan menyangkut TNI AU Iskandar. Pansus yang berisikan 9 anggota perwakilan seluruh fraksi di DPRD Kobar ini berharap adanya dukungan informasi serta bahan keterangan terkait persoalan yang muncul, dari berbagai pihak. Tak terkecuali dari masyarakat.

Ketua Pansus Permasalahan TNI AU Akhmad Subandi mengatakan, berbagai hal berkaitan dengan berbagai persoalan yang muncul akan dikumpulkan dan dihimpun sebagai bahan tindak lanjut penyelesaian permasalahan. 

Tugas dan fungsi yang dijalankan Pansus ini diakuinya bukanlah hal yang mudah. Sebab, persoalan menyangkut TNI AU yang mencuat belakangan cukup kompleks. Mulai dari sengketa lahan aset, dengan warga dan pemerintah daerah. Dugaan penyalahgunaan pengelolaan aset negara yang dikuasai TNI AU. Maupun beberapa isu persoalan lain yang belakangan muncul dan memicu gesekan sosial.

"Satu persatu kita selesaikan. Sementara masalah sengketa lahan warga itu dulu. Masalah aset kekayaan daerah yang juga bermasalah dengan AURI juga akan kita coba cari jalan kebenaran keadilannya. Sesuai fakta hukum yang ada. Kalau tentang dugaan adanya galian C dan illegal logging dan lain-lain. Nanti pasti juga akan berkembang ke hal-hal itu," ujar Akhmad Subandi, Jumat (15/7/2016).  

Akhmad Subandi yang juga menjabat sebagai Ketua Komisi A DPRD Kobar ini menjelaskan, demi efektifitas kerja Pansus, pihaknya berharap dukungan tak hanya datang dari pemerintah daerah dan instansi terkait saja. Melainkan diharapkan juga dari masyarakat Kobar dan publik pada umumnya.

Masyarakat diharapkan juga bisa membantu memberikan dan berbagi infromasi dan bahan data yang cukup valid terkait berbagai persoalan yang terjadi, kepada Pansus. Baik perihal historis dan kronologis terjadinya persengketaan, fakta hukum berupa dokumen legalitas yang valid mengenai lahan yang disengketakan, kesaksian dan lain sebagainya.

"Publik dalam hal ini, bukan hanya warga sipil biasa, Tapi juga mencakup pihak AURI dan yang berkaitan lainnya. Rencananya nanti kita juga akan mengundang warga. Akan kita kumpulkan sebanyak mungkin informasi-informasi terkait persoalan lahan. Intinya masalah yang sudah berlarut-larut terjadi ini harus segera selesai,” katanya.(RADEN ARYO/m)