PALEMBANG –
**Borneonews - Palembang**, Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 di Kabupaten Musi Rawas, Provinsi Sumatera Selatan, diprediksi akan menjadi sebuah acara politik yang unik jika dibandingkan dengan pilkada di daerah lain. Pada periode 2021--2024, terdapat sejarah baru dengan terpilihnya pasangan perempuan sebagai bupati dan wakil bupati, yakni Hj. Ratna Mahmud dan Hj. Suwarti. Pada Pilkada Serentak 2024 mendatang, situasi politik di Musi Rawas menjadi semakin menarik karena akan terdapat "pertarungan" antar dua keluarga dalam kontestasi pemilihan ini. Ratna dan Suwarti, yang sebelumnya berpasangan, kini maju sebagai calon bupati secara terpisah setelah mengalami perpecahan dalam aliansi politik mereka. Ratna mendapat dukungan dari tujuh partai politik, termasuk Golkar dan PDIP, sedangkan Suwarti didukung oleh Partai Nasdem serta tujuh partai nonparlemen lainnya. Hal yang menarik adalah pilihan mereka dalam menggandeng bakal calon wakil bupati yang berasal dari kerabat dekat masing-masing. Meskipun kedua pasangan ini memiliki domisili yang berbeda, keduanya mengantongi basis dukungan yang signifikan di masyarakat. Sebagai bupati petahana, Ratna Mahmud menggandeng Suprayitno, yang merupakan adik kandung Suwarti, sebagai calon wakil bupati. Di pihak lain, Suwarti memilih Thamrin Hasan, yang tak lain adalah keponakan dari Ratna Mahmud, untuk mendampinginya dalam pemilihan tersebut. Suwarti menjelaskan bahwa situasi ini sangatlah tidak direncanakan. Ia berjuang keras untuk menjadi pasangan calon pada Pilkada 2024 ini. Perjuangan untuk mendapatkan dukungan dari partai-partai politik juga mengalami berbagai hambatan. Suwarti, yang sebelumnya menjabat sebagai Wakil Bupati Musi Rawas selama dua periode, sempat mengalami tantangan besar untuk dapat maju pada Pilkada 2024. Meskipun ia menjabat sebagai Ketua DPC Gerindra Kabupaten Musi Rawas, DPP Gerindra justru memutuskan untuk mendukung duet Ratna-Suprayitno, yang menyulitkannya untuk mendapatkan "perahu" atau kendaraan politik untuk maju dalam pemilihan. Di tengah dinamika ini, Suwarti merasa harus menghindari situasi di mana pilkada di Musi Rawas hanya menghasilkan kotak kosong, yang ia sebut sebagai "kaleng kosong". Sebelumnya, Pilkada 2024 di wilayah tersebut hanya menghadirkan satu pasangan calon. Namun, kondisi politik berubah setelah Mahkamah Konstitusi menurunkan ambang batas dukungan suara partai dari 7,5 persen, yang memberikan harapan baru bagi Suwarti untuk mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum (KPU). Dengan sejumlah tantangan yang dihadapi, Suwarti akhirnya berhasil mendapatkan dukungan Partai Nasdem untuk maju di Pilkada 2024. Ia menyadari bahwa untuk mendapatkan tiket tersebut, ia harus pindah ke Nasdem. Dalam proses tersebut, Suwarti dengan semangat mendatangi KPU menggunakan becak untuk memastikan namanya terdaftar sebagai peserta Pilkada 2024, sekaligus menjauhkan isu kotak kosong yang sebelumnya beredar. Seperti yang telah diketahui, Pilkada 2024 di Musi Rawas menyimpan kisah unik dan langka. Pada Pilkada sebelumnya, telah terjadi fenomena dengan terpilihnya bupati dan wakil bupati perempuan di daerah tersebut. Selama mengemban jabatan sebagai pemimpin Kabupaten Musi Rawas hingga saat ini, Ratna Mahmud dan Suwarti telah menunjukkan harmonisasi dalam kerja sama mereka yang terjalin dengan baik. Tak hanya di Musi Rawas, Kabupaten lain di Sumatera Selatan, seperti Palembang, juga akan mencatatkan sejarah dengan peserta perempuan. Di provinsi ini, terdapat 18 perempuan yang akan bertarung dalam Pilkada 2024 dari total 94 calon. Dari jumlah tersebut, tujuh di antaranya akan berkompetisi sebagai calon kepala daerah, yang juga termasuk Ratna Mahmud dan Suwarti. Menarik untuk diperhatikan, ada juga bakal calon dari satu keluarga yang tanpa ragu mendaftar untuk maju sebagai kepala daerah, meskipun dalam tingkat dan daerah yang berbeda. Contoh yang menarik adalah H Mawardi Yahya yang mencalonkan diri dalam Pemilihan Gubernur Sumatera Selatan, sementara putranya, H Panca Wijaya Akbar, berkompetisi dalam Pilkada Kabupaten Ogan Ilir. Keduanya memiliki koneksi keluarga yang membawa dinamika tersendiri dalam bursa calon. Mawardi, yang sebelumnya menjabat sebagai Wakil Gubernur Sumsel dari 2019 hingga 2023, kini berpasangan dengan RA Anita Noeringhati untuk bersaing dengan petahana H Herman Deru dan pasangannya H Cik Ujang, serta pasangan H Edi Sartana-Riezky Amalia. Panca Wijaya Akbar, yang juga merupakan petahana, maju di Pilkada Ogan Ilir berkolaborasi dengan H Ardani, di mana mereka mendapat dukungan dari 17 partai politik dan diyakini akan menjadi calon tunggal. Ditegaskan, meskipun waktu pendaftaran bakal calon di Ogan Ilir diperpanjang, hal ini tidak memberi kesempatan bagi kandidat lain untuk mendaftar. Seluruh partai telah berkontribusi dalam mendukung pasangan Panca-Ardani. Menariknya, sebelum menjabat sebagai Wakil Gubernur, Mawardi telah berperan sebagai Bupati Ogan Ilir. Meskipun proses menuju penetapan pasangan calon dipenuhi dengan tantangan, situasi keamanan dan ketertiban masyarakat di Provinsi Sumatera Selatan hingga saat ini terpantau stabil. Ketua KPU Provinsi Sumatera Selatan, Andika Pranata Jaya, mengungkapkan bahwa semua tahapan, termasuk pendaftaran bakal calon, berjalan dengan lancar dan dinamis usai keluarnya putusan oleh Mahkamah Konstitusi mengenai ambang batas suara. Saat ini, tahapan pemeriksaan kesehatan bagi para calon sudah dilaksanakan di RSUP Mohammad Hoesin Kota Palembang dan memunculkan total 47 pasangan bakal calon. Dari jumlah tersebut, tiga pasangan memasuki bursa Pilgub Sumsel, dan 44 pasangan lainnya untuk pekan pilkada di tingkat kabupaten dan kota. Terpantau, dua daerah harus memperpanjang waktu pendaftaran calon, yaitu Kabupaten Ogan Ilir dan Kabupaten Empat Lawang karena hanya satu pasangan calon yang terdaftar pada tanggal 29 Agustus 2024. Proses perpanjangan ini dilakukan mengikuti regulasi yang telah ditetapkan. Selama 20 hari ke depan, Tim KPU akan melakukan penelitian persyaratan calon di masing-masing daerah, dan penetapan pasangan calon dijadwalkan pada 22 September 2024. Kampanye akan dimulai pada 25 September hingga 23 November 2024, sebelum pelaksanaan Pilkada secara serentak pada 27 November 2024. ANTARA