JAKARTA –
**Borneonews - Jakarta**, Kementerian Pertahanan (Kemenhan) mengumumkan bahwa pagu anggaran untuk sektor pertahanan di tahun 2025 mengalami peningkatan. Nilai pagu anggaran tersebut ditetapkan sebesar Rp165,16 triliun. Hal ini menunjukkan adanya kenaikan yang signifikan dibandingkan dengan pagu indikatif sebelumnya yang hanya mencapai Rp155,98 triliun. Wakil Menteri Pertahanan, Muhammad Herindra, menjelaskan bahwa angka pagu anggaran ini diperoleh melalui surat yang ditandatangani oleh Menteri Keuangan dan Menteri PPN/Kepala Bappenas pada tanggal 19 Juli 2024. Anggaran ini mencakup dana untuk Kementerian Pertahanan, Markas Besar TNI, dan tiga angkatan bersenjata, yaitu TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, dan TNI Angkatan Udara. Dalam rapat kerja dengan Komisi I DPR RI yang diselenggarakan di Kompleks Parlemen, Jakarta, pada hari Selasa, Herindra menyampaikan bahwa rencana kebutuhan ini terdukung oleh 46,7 persen dari total anggaran yang diperlukan. Dia rincikan bahwa dari total pagu anggaran sebesar Rp165,16 triliun, alokasi untuk Kementerian Pertahanan mencapai Rp53,95 triliun, yang terdukung hingga 112,16 persen dari usulan awal. Sementara itu, Mabes TNI mendapatkan alokasi sebesar Rp11,17 triliun atau terdukung 26,26 persen dari proposal yang diajukan. Lebih lanjut, dana untuk TNI Angkatan Darat dialokasikan sebesar Rp57 triliun, yang hanya terdukung sebesar 34,98 persen dari usulan. Untuk TNI Angkatan Laut, anggaran yang disetujui mencapai Rp24,75 triliun atau terdukung sebesar 44,67 persen, sedangkan TNI Angkatan Udara mendapat alokasi Rp18,28 triliun, dengan dukungan sebesar 41,07 persen dari usulan. Herindra juga menjelaskan bahwa sebelumnya, berdasarkan surat dari Menteri Pertahanan tertanggal 19 Desember 2023, usulan kebutuhan anggaran untuk keamanan dan TNI pada tahun yang sama mencapai Rp353,52 triliun. Rapat tersebut dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Abdul Kharis Almasyhari, dan dihadiri oleh pejabat tinggi TNI, termasuk Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto dan Kepala Staf Angkatan, yang masing-masing adalah Jenderal TNI Maruli Simanjuntak untuk TNI AD, Marsekal TNI Tonny Harjono untuk TNI AU, serta Laksamana TNI Muhammad Ali untuk TNI AL. Abdul Kharis juga menyampaikan bahwa pihaknya telah menerima informasi mengenai ketidakhadiran Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dalam rapat tersebut, yang disebabkan oleh kegiatan penting yang tidak dapat ditinggalkan. ANTARA