JAKARTA –
**Borneonews - Badung**, Koordinator Tim Ahli Sekretariat Nasional SDGs dari Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas, Yanuar Nugroho, menyatakan pentingnya inovasi dalam pembiayaan untuk mencapai target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals* atau SDGs). Dalam pertemuan di tengah acara High-Level Forum on Multi-Stakeholder Partnerships (HLF MSP) 2024 yang berlangsung di Badung, Bali, pada hari Selasa, Yanuar menjelaskan bahwa kebutuhan dana untuk mencapai SDGs telah meningkat secara signifikan. Angka tersebut melonjak 700 miliar dolar AS akibat dampak pandemi COVID-19, membawa total kebutuhan pendanaan dari sebelumnya 1 triliun dolar AS menjadi 1,7 triliun dolar AS. Lebih jauh, ia menekankan bahwa sumber-sumber pendanaan tidak dapat sepenuhnya bergantung pada kontribusi pemerintah. Menurutnya, sektor swasta memiliki peranan penting dalam pembiayaan ini, baik melalui investasi konvensional maupun melalui model *innovative financing* yang kini semakin dikenal. Salah satu contoh nyata dari upaya tersebut adalah penerbitan Surat Utang Negara (SUN) SDG atau *SDG bond* oleh Pemerintah Indonesia. Ini merupakan langkah strategis untuk menggalang dana dari pihak non-pemerintah, sehingga dapat memenuhi kebutuhan pembiayaan untuk program-program pembangunan berkelanjutan. Selain itu, skema pembiayaan campuran atau *blended finance* menjadi alternatif penting yang layak diperhitungkan. Dalam model ini, dana dari pemerintah digabungkan dengan investasi dari sektor swasta untuk mendukung proyek-proyek seperti infrastruktur air bersih, energi terbarukan, dan sanitasi. Proyek-proyek ini tidak hanya memberikan imbal hasil finansial, tetapi juga berkontribusi positif terhadap kesejahteraan masyarakat. Yanuar juga menyoroti perlunya kemitraan dengan berbagai pemangku kepentingan. Ia mengingatkan bahwa pencapaian SDGs tidak dapat terwujud jika satu negara saja yang berupaya memenuhi target-target tersebut. Saat ini, hanya sekitar 0,7 persen dari total pendapatan negara-negara kaya yang dialokasikan untuk bantuan pembangunan internasional. Oleh karena itu, melalui forum HLF MSP ini, diharapkan negara-negara kaya dapat lebih giat berkomitmen membantu negara-negara berkembang dalam mencapai SDGs. Dalam kesempatan terpisah, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) sekaligus Kepala Bappenas, Suharso Monoarfa, juga menekankan pentingnya perubahan yang bersifat transformatif dalam upaya mencapai target SDGs. Ia mengungkapkan dengan tegas bahwa hanya 15 persen dari total target SDGs yang saat ini berada di jalur yang benar, sementara banyak lainnya mengalami kemunduran. Oleh karena itu, Indonesia juga menyerukan perlunya langkah-langkah transformatif serta kerja sama internasional yang lebih kuat dan kritis daripada sebelumnya, guna mendorong pencapaian target-target SDGs secara global. ANTARA