PONTIANAK –
**Borneonews - Pontianak**, Pemerintah Kota Pontianak kini menjadi contoh yang diteliti oleh Pemerintah Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat, terkait upaya penurunan angka stunting. Keberhasilan Kota Pontianak dalam menciptakan penurunan stunting yang signifikan menarik perhatian Kabupaten Sambas untuk melakukan studi tiru. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Pontianak, Sidig Handanu Widoyono, menjelaskan bahwa Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) dari Kabupaten Sambas melakukan kunjungan untuk mempelajari langkah-langkah yang diambil oleh TPPS di Pontianak. Penurunan prevalensi stunting di Pontianak tercatat dari 24,4 persen pada tahun 2021 menjadi 19,7 persen pada tahun 2022, dan terus turun menjadi 16,7 persen pada tahun 2023. Hal ini membuat target angka stunting sebesar 14 persen menjelang akhir tahun 2024 menjadi semakin realistis. Keberhasilan ini juga didorong oleh insentif fiskal yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada Kota Pontianak, sehingga menjadi daya tarik bagi TPPS dari Sambas. Sidig Handanu menekankan bahwa ada beberapa faktor yang berkontribusi terhadap penurunan stunting di daerah tersebut, salah satunya adalah penerapan delapan aksi konvergensi. Kolaborasi yang solid antar sektor menjadi kunci dalam aksi konvergensi ini. Wali Kota Pontianak bersama pegawai dari semua perangkat daerah, camat, dan lurah, memiliki komitmen yang sejalan, mulai dari menyediakan bantuan makanan hingga memperbaiki kondisi sanitasi dan penyediaan air bersih. Masih terdapat wilayah dengan akses sanitasi dan air bersih yang minim, namun Kota Pontianak sudah menunjukkan angka yang tinggi dalam hal tersebut, yang berdampak positif terhadap penurunan stunting. Selain itu, peran sektor swasta dan instansi pemerintah vertikal sangat berpengaruh dalam mendukung upaya penurunan stunting di Pontianak. Dengan akses layanan publik yang baik dan mudah, program penurunan stunting dapat berlangsung secara berkesinambungan. Dalam konteks yang lebih luas, upaya Pemkot Pontianak dalam mengurangi angka kemiskinan dan mengendalikan inflasi juga berkontribusi terhadap daya beli masyarakat. Sidig Handanu menjelaskan bahwa semua aspek ini terkait erat dengan pola makan dan gizi masyarakat. Ketika masyarakat memiliki cukup anggaran belanja, kebutuhan rumah tangga, termasuk gizi anak-anak, bisa terpenuhi dengan baik. Sementara itu, Kepala Bidang Pembangunan Sektoral Bappeda Pontianak, Barsuni, menambahkan bahwa salah satu faktor penting dalam penurunan stunting adalah adanya Sistem Informasi Penurunan Stunting (SMART). Data yang terdokumentasi dengan baik dalam sistem ini memungkinkan intervensi yang lebih tepat sasaran. SMART dilengkapi dengan berbagai data pendukung, seperti lokasi rumah tangga dan kondisi sanitasi. Barsuni menyatakan bahwa TPPS dari Kabupaten Sambas berencana untuk mengadopsi sistem kerja yang ada di Kota Pontianak, dengan penyesuaian terhadap kebutuhan dan kondisi di lokasi mereka. Manajemen data menjadi fokus utama, di mana TPPS Sambas ingin memahami teknis pengumpulan data yang dilakukan oleh TPPS Pontianak. Ke depannya, diharapkan data dalam sistem SMART akan semakin komprehensif. Tidak hanya mencakup keluarga yang mengalami stunting, tetapi juga akan ada data tentang keluarga yang berisiko stunting dan informasi relevan lainnya. Sejalan dengan arahan dari Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Kalbar, diharapkan setiap kabupaten dan kota di Kalbar dapat mencapai target *zero stunting* dengan pendataan yang akurat dan terarah. ANTARA