PADANG –
**Borneonews - Padang**, Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi, mengingatkan semua pihak untuk berhati-hati terhadap risiko terjadinya perilaku menyimpang di lembaga pendidikan yang berbasis asrama dan pondok pesantren. Peningkatan minat masyarakat Sumatera Barat untuk menyekolahkan anak-anak mereka di tempat tersebut menjadi alasan utama pentingnya kewaspadaan ini. "Penting bagi kita untuk waspada terhadap kemungkinan perilaku menyimpang yang bisa muncul di sekolah asrama dan pondok pesantren, terutama di tengah meningkatnya keinginan masyarakat untuk mengirimkan anak-anak mereka ke sana," ujar Mahyeldi. Penuturan tersebut disampaikan ketika membuka Rapat Koordinasi Kebijakan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan tema Optimalisasi Peran Organisasi Perangkat Daerah (OPD), mitra, dan pihak berkepentingan dalam pencegahan serta penanggulangan penyimpangan perilaku di Bukittinggi. Mahyeldi mencatat bahwa ada semangat religius yang semakin menguat di kalangan masyarakat Sumbar. Keberadaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Sumatera Barat yang menegaskan karakteristik warga Sumatera Barat, yaitu menganut falsafah Adat Basandi Syarak-Syarak Basandi Kitabullah (*ABS-SBK*), turut mendukung fenomena ini. Dengan adanya peningkatan dukungan ini, anak-anak semakin banyak yang diarahkan untuk menempuh pendidikan di sekolah berasrama dan pondok pesantren. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat juga menunjukkan komitmen mendalam untuk mendukung kualitas dan kuantitas institusi pendidikan tersebut. "Sekolah berasrama dan pondok pesantren memiliki berbagai kelebihan. Di tempat-tempat tersebut, waktu belajar anak-anak dapat dimaksimalkan, sekaligus karakter mereka dapat dibentuk lewat pembinaan yang intensif," ungkapnya. Ia menambahkan, mutu lulusan dari institusi semacam ini banyak yang berkontribusi sebagai tokoh masyarakat. Namun, Gubernur juga menekankan bahwa sekolah-sekolah tersebut tidak sepenuhnya terhindar dari ancaman perilaku menyimpang. Permasalahan seperti penyalahgunaan narkoba, tawuran, pergaulan bebas, hingga isu yang lebih sensitif seperti LGBT tetap berpotensi muncul di lingkungan tersebut. "Semakin kita berupaya meningkatkan mutu sekolah berasrama dan pondok pesantren, maka akan selalu ada pihak-pihak yang mencoba merusak upaya tersebut. Mereka bisa menyusup dan mempengaruhi siswa, mendorong mereka untuk jatuh dalam perilaku yang tidak baik. Ini adalah fakta yang harus kita hadapi," kata Mahyeldi. Oleh karena itu, beliau menggarisbawahi pentingnya membangun kesamaan persepsi dan komitmen dalam memperkuat kolaborasi antara sekolah, orang tua, OPD, lembaga terkait, tokoh masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya. Kesatuan ini diharapkan dapat menjadi benteng melawan potensi perilaku menyimpang di lembaga pendidikan tersebut. "Pengawasan tidak hanya perlu dilakukan kepada peserta didik, tetapi juga kepada pengajar dan pengawas asrama. Semuanya harus diperkuat agar tidak ada lagi kasus-kasus penyimpangan yang terulang di lingkungan sekolah berasrama dan pondok pesantren di Sumbar," tegasnya. Kegiatan tersebut dihadiri oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Sumbar, Mahyudin, serta sejumlah pejabat lainnya, termasuk Kepala Biro Kesra Setdaprov Sumbar, Al Amin; Kepala Biro Umum Setdaprov Sumbar, Edi Dharma; Kepala Biro Adpim Setdaprov Sumbar, Mursalim; dan Kepala Dinas Pendidikan Sumbar, Barlius. ANTARA