JAKARTA –
**Borneonews - Jakarta**, Asosiasi Penyelenggara Pemagangan Indonesia (APPI) menegaskan pentingnya pemberian sanksi kepada oknum pemagang dan pekerja migran Indonesia (PMI) yang diduga terlibat dalam pembentukan kelompok yang meresahkan masyarakat Jepang. Tindakan ini dinilai tidak hanya mencemarkan nama baik peserta magang, tetapi juga merusak citra Indonesia di mata publik dan pemerintah Jepang. APPI mengimbau seluruh anggotanya untuk segera melakukan pengecekan dan pembinaan yang diperlukan bagi peserta pemagangan yang sudah ada maupun yang bakal diberangkatkan menuju Jepang. Ketua Umum APPI, Yadi Suryadi, menekankan kepada PMI dan peserta magang untuk tidak tertarik atau tergoda oleh ajakan yang dapat merugikan reputasi diri mereka dan juga bangsa Indonesia. Yadi juga menegaskan bahwa tujuan utama PMI dan peserta magang di Jepang adalah untuk meningkatkan kesejahteraan keluarganya dan bangsa, bukan terlibat dalam perilaku yang melanggar hukum dan norma yang berlaku. Dalam konteks ini, APPI meminta semua pihak terkait, termasuk Kementerian Ketenagakerjaan dan Kedutaan Besar Republik Indonesia di Jepang, untuk segera mengambil langkah-langkah guna memastikan fenomena serupa tidak terulang di masa mendatang. Dalam pernyataannya, APPI menyampaikan permohonan maaf yang tulus kepada masyarakat dan pemerintah Jepang atas gangguan yang mungkin telah ditimbulkan oleh tindakan segelintir individu. APPI berkomitmen untuk memfasilitasi penggunaan sumber daya manusia dari Indonesia ke luar negeri dengan cara yang berkualitas dan beretika. Sebelumnya, beberapa video yang memperlihatkan aktivitas kelompok yang diduga WNI mulai beredar di media sosial. Dalam video tersebut, terlihat sekelompok individu berpakaian serba hitam berkumpul dan duduk di tepi jalan di area Namba, Osaka. Salah satu video juga menunjukkan seorang pria mengenakan jaket hitam, masker, dan kacamata, yang mengacungkan *clurit*. Selain itu, dua pemuda yang berboncengan sepeda sambil membawa bendera juga menarik perhatian dan dianggap mengganggu ketertiban umum sekitar. Menanggapi penyebaran video yang menghebohkan tersebut, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia (Kemlu RI) mendesak WNI di luar negeri untuk menghormati norma budaya setempat dan tidak melakukan tindakan yang mengganggu aktivitas masyarakat. Direktur Perlindungan WNI dan Badan Hukum Internasional Kemlu RI, Judha Nugraha, menyatakan bahwa KBRI Tokyo dan KJRI Osaka sedang menyelidiki kebenaran informasi terkait video tersebut. Senada dengan pernyataan Kemlu, Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Tokyo dan Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) Osaka juga menekankan pentingnya WNI untuk mematuhi aturan pemerintah Jepang. Selain itu, WNI diharapkan untuk berperan aktif dalam menjaga ketertiban umum serta menjaga nama baik bangsa dan negara. Mereka juga diminta untuk saling mengingatkan serta menjaga komunikasi yang baik dengan komunitas masyarakat dan perwakilan Republik Indonesia. ANTARA