JAKARTA –
**Borneonews - Jakarta**, Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, telah mengajukan permohonan untuk tambahan anggaran sebesar Rp6,14 triliun untuk tahun anggaran 2025. Permohonan ini bertujuan untuk mempercepat pelaksanaan berbagai program strategis. Dalam rapat kerja yang berlangsung dengan Komisi IV DPR RI di Jakarta, Trenggono mengemukakan bahwa usulan anggaran tersebut mencakup tujuh program penting. Program pertama adalah pembangunan perikanan budi daya terintegrasi yang mengedepankan konsep *blue economy*. Hal ini ditujukan untuk mencapai swasembada pangan serta mendorong industri yang berkelanjutan dan penyediaan nutrisi. Untuk program ini, diperlukan anggaran sebesar Rp1,98 triliun. Program kedua berfokus pada pengembangan *measured fishing* atau penangkapan ikan terukur yang juga terintegrasi dari hulu ke hilir, dengan tujuan untuk mendukung pemanfaatan sumber daya alam dan industri maritim. Anggaran yang diperlukan untuk program ini diperkirakan mencapai Rp565 miliar. Selanjutnya, program ketiga akan menitikberatkan pada pengembangan sistem logistik, sistem *cold chain*, serta penguatan jaminan mutu. Tujuan dari program ini adalah untuk mendukung hilirisasi dan proses industri perikanan, dengan total alokasi anggaran sebesar Rp696,65 miliar. Program keempat adalah operasi pengawasan yang menyertakan pemeliharaan armada PSDKP. Kegiatan ini ditujukan untuk memberantas praktik penangkapan ikan ilegal (*IUU fishing*) serta penyelundupan benih lobster. Untuk mendukung ekonomi biru, anggaran yang diusulkan senilai Rp1,01 triliun. Selanjutnya, program kelima melibatkan penataan ruang laut dan perluasan kawasan konservasi serta pengelolaan pulau-pulau kecil. Kegiatan ini bertujuan untuk menjamin keberlanjutan stok ikan, kesehatan laut, dan kelestarian lingkungan hidup, dengan alokasi anggaran sebesar Rp896,7 miliar. Program keenam adalah pembangunan kampung nelayan yang ditujukan untuk peningkatan produktivitas masyarakat dan pengentasan kemiskinan. Di samping itu, program ini diharapkan dapat menciptakan lapangan pekerjaan, dengan total anggaran sebesar Rp660 miliar. Terakhir, program ketujuh berfokus pada peningkatan kualitas sumber daya manusia di sektor kelautan dan perikanan untuk mendukung hilirisasi dan industrialisasi, dengan nominal anggaran senilai Rp353,14 miliar. Menteri Trenggono juga mengungkapkan bahwa pagu indikatif Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk tahun anggaran 2025 ditetapkan sebesar Rp6,23 triliun. Pagu ini berasal dari berbagai sumber, dengan rinciannya sebagai berikut: rupiah murni senilai Rp4,36 triliun, pinjaman dan hibah luar negeri sebesar Rp1,39 triliun, PNBP sekitar Rp351,12 miliar, Badan Layanan Umum (BLU) sebesar Rp92 miliar, dan SBSN sebesar Rp25,91 miliar. Dalam kesimpulan rapat, Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Anggia Erma Rini, menyatakan dukungannya terhadap usulan tambahan anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk tahun 2025 yang mencapai Rp6,14 triliun. Ia juga menekankan pentingnya Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk berkomitmen menambah kegiatan bantuan pemerintah di daerah jika usulan ini terealisasi. ANTARA