JAKARTA –
**Borneonews - Jakarta**, Penyelenggara integrasi ekosistem layanan digital Pemerintah Indonesia, yaitu Ina Digital, akan segera meluncurkan tiga layanan terbatas pada bulan September 2024. Peluncuran ini mencakup sembilan fitur awal yang akan mempermudah akses masyarakat terhadap berbagai layanan pemerintah. Informasi tersebut disampaikan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Azwar Anas, setelah melakukan rapat terbatas dengan Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan Jakarta pada hari Selasa. "Dalam waktu dekat ini, tepatnya di bulan September, kami akan melakukan *launching* tiga layanan terbatas yang mencakup sembilan fitur awal," ungkapnya. Produk pertama yang akan diperkenalkan adalah InaGov, sebuah portal administrasi pemerintahan yang dirancang untuk meningkatkan akses informasi terkait administrasi pemerintahan di Indonesia. Azwar menambahkan bahwa InaGov akan menyertakan aplikasi Smart ASN, yang bertujuan untuk menyederhanakan akses bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam memeriksa profil, sasaran kinerja, dan belajar secara mandiri. “Dengan Smart ASN, dari sekitar 2.000 aplikasi yang ada, sekarang menjadi satu aplikasi yang menyatukan semuanya. Di dalam aplikasi ini, ASN dapat dengan mudah mengecek profil, sasaran kinerja, dan melakukan pembelajaran mandiri,” jelas Azwar. Produk kedua yang akan diluncurkan adalah Ina Pass, yang merupakan identitas digital dengan sistem Single Sign-On (*SSO*). Layanan ini memungkinkan pengguna untuk mengakses berbagai portal layanan nasional hanya dengan satu identitas digital. Terakhir, Ina Digital juga akan memperkenalkan Inako, portal pelayanan publik yang mengintegrasikan layanan dari berbagai kementerian dan lembaga, termasuk Kementerian Pendidikan, Kesehatan, BPJS Kesehatan, serta BPJS Ketenagakerjaan. Pada tahap awal ini, Ina Digital akan berkolaborasi dengan sembilan kementerian dan lembaga untuk mendukung pengembangan, integrasi, dan interoperabilitas aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Prioritas. Sektor-sektor yang terlibat mencakup pendidikan, kesehatan, sosial, serta administrasi kependudukan yang terintegrasi dengan Identitas Kependudukan Digital (IKD), transaksi keuangan negara, dan layanan publik, serta satu data Indonesia, termasuk kepolisian. Sembilan sektor prioritas tersebut dipilih langsung oleh Presiden Jokowi untuk mempercepat keterpaduan layanan berdasarkan kesiapan rencana, infrastruktur, dan tingkat eksistensi penggunaannya. Dalam pernyataannya, Azwar Anas menekankan bahwa Pemerintah Indonesia telah membuat kemajuan yang signifikan dalam hal integrasi layanan digital. Setelah melalui berbagai rapat, kementerian-kementerian terkait kini siap untuk mewujudkan keterpaduan layanan digital sebagai fondasi awal untuk transformasi digital dalam pelayanan publik. Sebagai langkah awal, peluncuran layanan ini akan dilakukan secara terbatas bagi 40 ribu pengguna. Hal ini bertujuan untuk mendapatkan umpan balik guna penyempurnaan layanan lebih lanjut di masa mendatang. ANTARA