JAKARTA –
**Borneonews - Nusa Dua, Bali**, Kementerian Luar Negeri Indonesia mengungkapkan bahwa negara-negara berkembang memiliki potensi yang sangat besar untuk menjadi pemain utama dalam *global supply chain* berkat kekayaan sumber daya alam yang melimpah. Pernyataan ini disampaikan oleh Wakil Menteri Luar Negeri Pahala Mansury dalam sebuah sesi panel pada Forum Tingkat Tinggi Kemitraan Multi-Pemangku Kepentingan (HLF-MSP) dan Forum Indonesia-Afrika yang kedua pada hari Selasa. Pahala menekankan pentingnya sektor-sektor seperti minyak dan gas, keanekaragaman hayati, sumber daya maritim, serta pengelolaan isu iklim dan mineral kritis, yang dinilai memiliki peluang besar untuk dimanfaatkan. Menurutnya, negara-negara berkembang berhak mendapatkan manfaat dari pengelolaan sumber daya alam ini. Namun demikian, dia memberikan nasihat kepada negara-negara berkembang agar tidak hanya berfokus sebagai produsen semata serta mengekspor bahan mentah. Mansury menyoroti lima poin penting yang dapat mendukung negara-negara berkembang agar dapat berperan aktif sebagai pelaku bisnis dalam *global supply chain*. Pertama, pengembangan integrasi ekonomi dan akses pasar yang lebih luas diperlukan untuk mengatasi fragmentasi ekonomi. Dia menjelaskan bahwa adanya fragmentasi ekonomi telah menyebabkan penurunan investasi asing pada tahun 2023, dengan proyeksi penurunan mencapai tujuh persen secara global. "Dalam situasi fragmentasi global yang meningkat, negara-negara berkembang harus mengejar integrasi yang lebih besar, termasuk melalui perjanjian ekonomi dan perdagangan untuk mempermudah akses pasar," jelas Pahala. Berdasarkan data dari Dana Moneter Internasional (IMF), pasar yang sedang berkembang, termasuk yang berada di Asia dan Afrika, diperkirakan akan tumbuh sebesar 6,3 persen dalam lima tahun ke depan. Pertumbuhan tersebut didorong oleh sumber daya manusia, di mana total populasi di Afrika mencapai 1,5 miliar orang, sementara di Asia Tenggara mencapai 1,7 miliar. Pada poin kedua, Pahala mengajak negara-negara berkembang untuk berkolaborasi dalam memastikan ketahanan *supply chain*, terutama di sektor makanan, energi, kesehatan, serta mineral kritis seperti nikel, kobalt, litium, dan tembaga, yang semakin dibutuhkan untuk pengembangan energi terbarukan. Dia menambahkan bahwa untuk memastikan ketahanan tersebut, perlu dilakukan tidak hanya dengan memfasilitasi perdagangan dan pergerakan komoditas, tetapi juga dengan membangun infrastruktur yang dapat menurunkan biaya logistik. Poin ketiga adalah pentingnya memfasilitasi konektivitas antarindividu untuk mendukung integrasi ekonomi, promosi perdagangan dan investasi, serta pertukaran pengetahuan dan keahlian. "Oleh karena itu, selama Forum Indonesia-Afrika yang kedua, Indonesia menyelenggarakan forum bisnis khusus untuk setiap negara peserta dan memfasilitasi pendekatan satu lawan satu dengan sektor swasta," ungkap Pahala. Poin keempat berfokus pada pengembangan akses terhadap teknologi, sementara poin kelima berkaitan dengan pendanaan untuk memastikan partisipasi bisnis dalam *global supply chain*. Mansury juga mencatat bahwa kesenjangan pendanaan untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) masih cukup besar, diperkirakan antara USD 2,5 triliun hingga USD 4 triliun per tahun. Bank Dunia memperkirakan bahwa negara-negara berkembang perlu menginvestasikan sekitar 4,5 persen dari total produk domestik bruto untuk membangun infrastruktur sebagai bagian dari SDGs. "Kita perlu mulai menggerakkan dan meningkatkan sumber pendanaan lainnya, termasuk pendanaan campuran dan inovatif," tegasnya. ANTARA