SAMARINDA –
**Borneonews - Samarinda**, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) berkomitmen untuk meningkatkan kemampuan para pekerja informal melalui pelatihan yang berfokus pada *digital marketing*. Pelatihan ini dianggap sangat penting seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi informasi di era saat ini. Kepala Disnakertrans Kaltim, Rozani Erawadi, menyatakan bahwa pemasaran digital merupakan keharusan bagi pekerja di segala sektor, mengingat semua aspek kehidupan sekarang sangat tergantung pada teknologi digital. Oleh karena itu, penting bagi sumber daya manusia di Kaltim untuk dapat mengikuti serta menyesuaikan diri dengan kemajuan ini. Dalam usaha ini, Disnakertrans Kaltim telah menjalin kerjasama dengan sejumlah Lembaga Pelatihan Kerja (LPK), baik dari instansi pemerintah maupun swasta, untuk menyelenggarakan pelatihan yang berkaitan dengan teknologi informasi. "Kami baru memulai pelatihan *general office* dan akuntan junior. Ke depannya, kami berharap dapat menyesuaikan program pelatihan ini dengan kebutuhan bisnis yang semakin kompleks serta integrasi dengan sistem informasi teknologi," ungkapnya. Salah satu fokus utama dari program pelatihan *digital marketing* adalah untuk meningkatkan produktivitas para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Melalui pelatihan ini, diharapkan para pelaku UMKM mampu meningkatkan omzet mereka dan terdaftar dalam katalog digital. Rozani menegaskan, "Pelatihan ini sangat berguna bagi mereka agar bisa bersaing di pasar baik nasional maupun internasional." Ia menambahkan bahwa program tersebut juga mencakup kesempatan magang di perusahaan yang bergerak dalam bidang pemasaran digital. "Selama magang, peserta akan dibimbing oleh para praktisi untuk memasukkan profil mereka ke dalam katalog digital, sehingga produk mereka memiliki peluang untuk dikenal lebih luas," kata Rozani. Disnakertrans Kaltim secara rutin melakukan evaluasi untuk memastikan bahwa pelatihan yang diberikan memenuhi kebutuhan industri. "Kami bekerja sama dengan pemerintah kabupaten dan kota untuk menilai jenis-jenis pemagangan yang diperlukan. Selain itu, kami juga memiliki forum pemagangan yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan," imbuhnya. Namun, Rozani mengakui bahwa masih ada berbagai tantangan yang harus dihadapi, salah satunya adalah terkait akreditasi LPK swasta. Ia menjelaskan bahwa cukup banyak LPK swasta di Kaltim yang belum terakreditasi, yang mengakibatkan kesulitan dalam menjamin kualitas dan kualifikasi dari peserta didik. "Kami terus mendorong LPK swasta untuk mendapatkan akreditasi agar dapat memberikan pelatihan yang berkualitas," jelasnya. Selain itu, Rozani menegaskan pentingnya kerja sama dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) setempat dalam upaya pengembangan sumber daya manusia yang kompeten. "Pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas harus dilakukan oleh pemerintah. Kami berharap lebih banyak LPK yang terakreditasi demi mencapai tujuan ini," katanya. Disnakertrans Kaltim optimis bahwa melalui berbagai upaya yang dilakukan, mereka dapat mencetak tenaga kerja yang siap menghadapi tantangan di era digital serta mampu bersaing di tingkat global. ANTARA