DENPASAR –
**Borneonews - Badung, Bali**, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Kemenkop UKM) menekankan betapa pentingnya pendataan yang komprehensif mengenai Koperasi serta Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (PL-KUMKM). Data tersebut menjadi landasan dalam penyusunan program serta kebijakan yang bersifat lebih akurat, efektif, dan dapat dipertanggungjawabkan. Menteri Koperasi dan UKM, Teten Masduki, dalam pidatonya pada acara Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) terkait Pemanfaatan Data KUMKM di Seminyak, Kabupaten Badung, Bali, menyatakan, "Kami ingin agar program pengembangan UMKM ke depan dapat ditujukan secara tepat menggunakan data yang ada, atau dengan kata lain, berbasis data." Kemenkop UKM sendiri telah mengembangkan Sistem Informasi Data Tunggal Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (SIDT-KUMKM) yang dimulai pada tahun 2021. Melalui sistem ini, diharapkan tingkat akurasi dalam pemantauan sebaran dan karakteristik koperasi serta UMKM di Indonesia dapat dilakukan secara berkala, sehingga memudahkan semua pihak yang berkepentingan dalam menyusun program-program lanjutan yang sesuai dengan kebutuhan nyata di lapangan. Berdasarkan progres pengembangan SIDT-KUMKM, data menunjukkan bahwa sektor perdagangan besar dan eceran merupakan yang terbanyak, dengan jumlah UMKM mencapai 7,17 juta atau sekitar 53,53 persen. Selanjutnya, sektor penyediaan akomodasi dan makanan minuman berkontribusi sebesar 18,79 persen, industri pengolahan sebesar 16,08 persen, dan sisanya sebanyak 11,59 persen berasal dari sektor lainnya. Sebarannya juga menunjukkan bahwa 73,50 persen UMKM terkonsentrasi di Kawasan Barat Indonesia, khususnya Pulau Sumatera dan Jawa. Dari total, sekitar 6,19 juta UMKM berlokasi di Pulau Jawa dengan persentase 46,20 persen, sementara 3,6 juta UMKM berada di Pulau Sumatera, menyumbang 27,30 persen. Sisanya ditemui di Kawasan Timur Indonesia, dengan jumlah terbanyak berasal dari Pulau Sulawesi yang mencapai 11,66 persen. Menteri Teten juga mendorong pemerintah daerah di tingkat provinsi dan kabupaten/kota yang memiliki tanggung jawab terhadap KUMKM untuk secara rutin memperbarui data terkait kondisi nyata KUMKM di wilayah mereka. Hal ini menjadi penting dalam rangka mendukung pengambilan keputusan yang tepat. Lebih lanjut, Menteri Teten berpesan kepada para pejabat daerah untuk sering melakukan kunjungan langsung ke lapangan agar mereka dapat memahami dengan baik kondisi KUMKM yang ada. “Manfaatkan data yang sudah ada untuk merencanakan program yang lebih tepat. Selain itu, seringlah turun ke lapangan untuk mendengar dan melihat UMKM mana yang memiliki potensi untuk didorong serta yang bersifat survival,” ujarnya. Ia juga menyampaikan perlunya pendampingan dan pembinaan yang terus-menerus bagi KUMKM yang menunjukkan potensi untuk berkembang, agar mereka bisa naik kelas. Dengan cara ini, diharapkan struktur perekonomian nasional dapat mengalami transformasi, mengingat sektor UMKM saat ini masih didominasi oleh UKM mikro. "Kami percaya, dengan data yang lebih lengkap, kita dapat mengembangkan industri berbasis UMKM, terutama yang dapat mengolah sumber daya lokal, seperti di sektor perkebunan, pertanian, dan perikanan, untuk menghasilkan produk setengah jadi atau barang jadi yang dapat bersaing di pasar global," ungkap Menteri Teten. Menteri juga berharap agar SIDT-KUMKM bisa terintegrasi dengan berbagai platform, seperti *big data* SLIK (Sistem Layanan Informasi Keuangan) dan *Financial Technology* (fintech), untuk meningkatkan akurasi dan akuntabilitas sistem tersebut. "Di era digital saat ini, banyak *big data* yang dapat kita hubungkan dengan SIDT-KUMKM. Kami sudah meminta para pakar untuk melengkapi koneksi ini agar data dapat diperbarui secara real-time dan lebih akurat," imbuhnya. Menteri Teten menambahkan bahwa SIDT-KUMKM telah dimanfaatkan oleh beberapa Kementerian/Lembaga, seperti Kementerian Agama yang menggunakannya untuk mempercepat pengeluaran sertifikat halal bagi UMKM. Selain itu, Kementerian Dalam Negeri juga memanfaatkan sistem tersebut untuk memantau pertumbuhan calon wirausaha di berbagai daerah, sementara Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menggunakan data untuk merencanakan pengelolaan limbah B3 bagi UMKM. "Dengan menggunakan basis data yang akurat, kita dapat bersama-sama merancang program yang lebih tepat sasaran agar dapat melihat dampaknya terhadap perekonomian. Oleh karena itu, jangan terus menerus melakukan kegiatan tanpa memiliki data yang lengkap," tegas Menteri Koperasi dan UKM. Sementara itu, Deputi Bidang Kewirausahaan Kemenkop UKM, Siti Azizah, mengungkapkan bahwa di tahun 2024, pihaknya akan melanjutkan pendataan yang menyeluruh di empat provinsi dan 61 kabupaten/kota, dengan target mencakup 4 juta UMKM. Hasil pendataan tahun 2022 menunjukkan terdapat 9.110.983 data usaha di 240 kabupaten/kota di 34 provinsi. Pada tahun 2023, terdapat 4.311.549 data usaha di 215 kabupaten/kota di 32 provinsi. Siti Azizah berharap agar pemerintah daerah yang menangani Koperasi dan UMKM dapat aktif memperbarui data melalui akun SIDT-KUMKM secara berkelanjutan. Ia juga meminta untuk melakukan sinkronisasi jika terdapat aplikasi atau sistem data lainnya di masing-masing daerah. "Hingga 29 Agustus 2024, sudah terdapat 247 pengguna nasional yang memiliki akses ke SIDT-KUMKM. Ini berarti hasil dari sistem ini dapat diakses oleh semua pihak yang memiliki akun di seluruh Indonesia," tutup Siti Azizah. ANTARA