JAKARTA –
**Borneonews - Jakarta**, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) telah mengajukan permohonan penambahan pagu anggaran untuk tahun 2025 dengan total senilai Rp1,887 triliun kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Permohonan ini bertujuan untuk mempersiapkan diri mengantisipasi kemungkinan terjadinya gempa dan tsunami yang berasal dari zona *megathrust*. Dalam rapat kerja bersama anggota Komisi VIII DPR RI yang berlangsung secara daring, Kepala BNPB, Suharyanto, menekankan pentingnya tindakan yang optimal menghadapi potensi bencana di zona *megathrust*, yang mana Indonesia dikelilingi oleh 13 zona tersebut. Suharyanto juga menyampaikan bahwa para ahli seismologi memprediksi adanya kemungkinan dua gempa besar, yakni Megathrust Segmen Mentawai-Siberut dan Selat Sunda, yang dapat terjadi setelah ratusan tahun tanpa aktivitas dan diprakirakan akan menimbulkan dampak bencana yang signifikan. “Karena itu, upaya mitigasi bencana harus dilakukan dengan serius dan terencana,” ujar Suharyanto. Ia berharap usulan penambahan anggaran tersebut mendapatkan persetujuan sehingga BNPB dapat melaksanakan berbagai program mitigasi bencana dengan efektif. Di antara program yang sedang dan akan dilaksanakan oleh BNPB termasuk ekspedisi Desa Tangguh Bencana. Program ini meliputi sosialisasi dan pelatihan bagi masyarakat, terutama di desa-desa yang berada di sepanjang zona *megathrust*. BNPB menargetkan pemasangan sirene dan rambu-rambu sebagai alat peringatan dini dan petunjuk evakuasi di 181 desa yang terletak di 13 segmen *megathrust*. Selain itu, BNPB juga merencanakan simulasi evakuasi mandiri terkait gempa bumi dan tsunami di beberapa provinsi, seperti Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Banten, dan Sumatera Barat. Kelima provinsi tersebut adalah lokasi yang terletak di jalur berisiko tinggi dari Megathrust Segmen Mentawai-Siberut dan Segmen Selat Sunda. Suharyanto mengakui bahwa sulit untuk memprediksi kapan gempa *megathrust* akan terjadi. Oleh karena itu, ia mengimbau masyarakat, khususnya yang tinggal di daerah pesisir, untuk selalu bersikap waspada dan mengikuti arahan dari pemerintah. “Jika BMKG menyiapkan alat pendeteksi dini bencana gempa dan tsunami, maka BNPB juga memiliki program masyarakat yang dikenal sebagai Desa Tangguh Bencana, serta akan mengaktifkan sosialisasi melalui berbagai saluran media agar tidak menimbulkan kepanikan, melainkan untuk mempersiapkan diri,” tuturnya. Dalam rapat tersebut, Suharyanto mengharapkan dukungan dari Komisi VIII DPR RI untuk menyetujui penambahan anggaran BNPB yang diajukan, yakni Rp1,887 triliun. Ia menjelaskan bahwa pagu indikatif BNPB untuk rencana kerja tahun anggaran 2025 ditetapkan sebesar Rp927,574 miliar, yang mengalami penurunan signifikan sekitar 67,3 persen dibandingkan anggaran tahun 2024. Lebih jauh ia menyampaikan, dari jumlah anggaran kegiatan mitigasi yang dikelola oleh Kedeputian Bidang Pencegahan BNPB, dialokasikan dana sebesar Rp57,511 miliar, angka tersebut jauh lebih sedikit daripada Rp175,676 miliar pada tahun 2024. “Jumlah yang dialokasikan tersebut jelas sangat minim. Bahkan, Rp1,887 triliun itu pun dalam konteks negara tergolong rendah. Terlebih lagi, dana ini diperlukan untuk pelaksanaan program mitigasi bencana di Ibu Kota Negara (IKN). Namun, untuk awal, anggaran ini sangat penting untuk upaya pencegahan,” pungkasnya. ANTARA