JAKARTA –
**Borneonews - Jakarta**, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia (Bappenas) mengangkat isu mengenai lingkungan dan pertanian yang bersifat inklusif dalam ajang High Level Forum on Multi-Stakeholder Partnership (HLF MSP). Acara ini berlangsung pada tanggal 1 hingga 3 September 2024 di Bali. Dalam forum yang diselenggarakan bekerja sama dengan organisasi kemanusiaan Kristen, Wahana Visi Indonesia (WVI), berbagai pemangku kepentingan berkumpul untuk membahas kolaborasi antara lembaga bantuan, organisasi non-pemerintah (NGO), pelaku sektor swasta, serta Organisasi Masyarakat Sipil (OMS). Menurut Hendra Prabandani, Direktur Politik Luar Negeri dan Kerjasama Pembangunan Internasional Bappenas, forum HLF MSP 2024 ini berpotensi untuk menguatkan posisi Indonesia sebagai jembatan bagi negara-negara berkembang dalam berbagi pengetahuan serta praktik terbaik dalam menghadapi tantangan pembangunan. Lebih lanjut, forum ini juga diharapkan dapat merevitalisasi *South-South Triangular Cooperation* (SSTC). Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, terdapat dua proyek yang diusung, yakni INCLUSION dan PHINLA. Proyek INCLUSION ditujukan untuk menciptakan lingkungan bisnis pertanian yang inklusif di wilayah Sulawesi Tengah, Nusa Tenggara Timur, dan Maluku Utara. Sementara itu, proyek PHINLA memiliki fokus pada pengelolaan sampah padat yang berbasis masyarakat di area Jakarta. Kedua proyek tersebut telah memasuki fase yang kedua. Proyek INCLUSION berupaya menemukan solusi atas kesenjangan dalam fungsi pasar. Terutama, proyek ini berupaya agar pasar dapat bekerja lebih efektif dalam melayani petani dari kelompok rentan, seperti perempuan petani dan petani penyandang disabilitas, sambil tetap menghasilkan keuntungan dengan cara distribusi yang adil. Di lain sisi, proyek PHINLA merancang Joint Management Plan (JMP), yang merupakan model pengelolaan sampah bersama yang berlandaskan keterlibatan masyarakat. JMP bertujuan untuk membangun kerangka kerja kolaborasi antara pemerintah daerah, OMS, serta masyarakat, guna menangani tantangan yang dihadapi dalam pengelolaan sampah secara berkelanjutan. Dalam sesi diskusinya, proyek PHINLA menyampaikan pembelajaran dan pengalaman dari tiga negara yang terlibat, yaitu Filipina, Indonesia, dan Sri Lanka. Pengetahuan mengenai pengelolaan sampah padat, khususnya dalam konteks negara berkembang, menjadi topik hangat yang dibahas. Agar pengelolaan sampah dapat dilakukan lebih efektif, diperlukan advokasi kebijakan yang tepat serta investasi yang mendukung pemberdayaan pemerintah daerah dan masyarakat. Sementara itu, proyek INCLUSION berupaya mendorong reformasi dalam praktik bisnis, memfasilitasi kolaborasi antara berbagai pemangku kepentingan, dan memberdayakan para petani secara menyeluruh. ANTARA