JAKARTA –
**Borneonews - Jakarta**, Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri, Yusharto Huntoyungo, mengajak pemerintah daerah (pemda) untuk meningkatkan langkah-langkah pengendalian inflasi yang mereka laksanakan. Ia menegaskan perlunya penerapan strategi yang lebih efektif dan beragam untuk mengatasi permasalahan inflasi di daerah masing-masing. Dalam penjelasannya, Yusharto menyoroti pentingnya pemantauan harga dan ketersediaan stok bahan pokok. Ia mengarahkan agar pemda mengadakan rapat teknis dengan tim pengendali inflasi daerah guna memastikan bahan-bahan pokok tetap tersedia. Selain itu, menjaga pasokan barang penting juga menjadi fokus utama. Lebih lanjut, Yusharto mendorong pemda untuk merintis program menanam, mengadakan operasi pasar murah dengan bantuan dinas terkait, serta melakukan inspeksi mendadak di pasar dan kepada distributor agar tidak terjadi penahanan barang. Koordinasi dengan daerah penghasil komoditas pun dipandang krusial dalam menjamin kelancaran pasokan. Ia juga menekankan betapa pentingnya realisasi anggaran belanja tak terduga (BTT) sebagai upaya untuk mendukung pengendalian inflasi. Selain itu, bantuan transportasi dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) harus lebih dimaksimalkan agar aksesibilitas barang tetap terjaga. Data dari Kementerian Dalam Negeri menunjukkan bahwa hingga saat ini, sudah terdapat 35 daerah yang telah menerapkan langkah-langkah strategis untuk mengendalikan inflasi. Yusharto berharap jumlah tersebut dapat meningkat di masa mendatang dengan lebih banyak daerah yang berpartisipasi dalam upaya penanganan inflasi. Ia juga mengungkapkan perhatian terhadap perbedaan harga yang masih terjadi di berbagai daerah, terutama di wilayah Sumatera, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, dan kawasan timur lainnya. Menurutnya, kesenjangan harga ini membutuhkan perhatian dari dinas perdagangan di setiap daerah untuk melakukan pemantauan yang lebih ketat dan memperbaiki distribusi barang. Yusharto menekankan bahwa dengan pemantauan yang lebih intensif, instansi terkait dapat mengidentifikasi faktor-faktor penyebab perbedaan harga dan mengambil langkah-langkah yang tepat untuk mengatasinya. Ia mengingatkan pentingnya koordinasi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat untuk menciptakan pengendalian inflasi yang lebih efisien. Dalam harapannya, Yusharto mendesak semua pemda untuk berbagi sinergi dengan pemerintah pusat dalam menghadapi tantangan pengendalian inflasi. Dengan kerja sama yang baik, ia percaya bahwa kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi dengan harga yang adil dan terjangkau. ANTARA