AMBON –
**Borneonews - Ambon**, Pemerintah Provinsi Maluku melalui Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) bekerja sama dengan Yayasan Konservasi Alam Nusantara (YKAN) untuk memperkuat upaya konservasi di Kepulauan Teon Nila Serua (TNS). Kerjasama ini merupakan langkah strategis untuk melindungi keanekaragaman hayati laut serta memastikan keberlanjutan sumber daya perikanan di wilayah tersebut. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Maluku, Erawan Asikin, menjelaskan bahwa kolaborasi ini telah disepakati dalam sebuah pertemuan yang melibatkan DKP Maluku, YKAN, dan perwakilan masyarakat setempat di Ambon. Pertemuan ini menjadi titik awal dalam penguatan upaya perlindungan terhadap ekosistem kelautan. Bentang Laut Banda, di mana TNS berada, merupakan bagian dari segitiga terumbu karang global. Kawasan ini diakui sebagai area prioritas kedua di Indonesia untuk pengembangan kawasan konservasi, setelah Bentang Laut Kepala Burung. Dengan keanekaragaman hayati yang sangat tinggi, daerah ini juga berperan penting dalam produksi perikanan nasional. Laut Banda berkontribusi signifikan bagi perekonomian perikanan Indonesia, rata-rata sekitar 10 persen dari total produksi. Komoditas utama yang dihasilkan di kawasan ini meliputi jenis ikan pelagis seperti tongkol, layang, tuna, selar, dan cakalang. Data produksi perikanan dari tahun 2019 hingga 2022 menunjukkan bahwa Kabupaten Maluku Tengah menyumbang 39 persen, sementara Kabupaten Maluku Tenggara memberikan kontribusi sebesar 29 persen. Namun, Erawan Asikin juga menyoroti dampak perubahan iklim yang memengaruhi ekosistem laut. Menurut data dari National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA), suhu bumi telah mencapai tingkat tertinggi sejak tahun 1850, dengan peningkatan suhu mencapai 1,18 derajat Celsius. Hal ini berpotensi merusak kesehatan terumbu karang yang penting bagi produktivitas laut. Dalam rangka melindungi keanekaragaman hayati di Kepulauan Teon Nila Serua dari dampak perubahan iklim, Pemerintah Provinsi Maluku berkomitmen untuk meningkatkan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan. Upaya ini sejalan dengan program pembangunan berkelanjutan di sektor kelautan-perikanan serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Maluku untuk periode 2025-2029. Hingga akhir tahun 2023, Maluku telah mengalokasikan 30 kawasan konservasi, di mana enam kawasan dikelola oleh pemerintah pusat dan sisanya oleh pemerintah provinsi. Total area yang dilindungi mencakup sekitar 4,7 juta hektare yang tersebar di sepuluh kabupaten/kota di Maluku, dengan kontribusi terbesar dari Kabupaten Maluku Barat Daya (35 persen) dan Kabupaten Maluku Tengah (22 persen). Direktur Program Kelautan YKAN, Muhammad Ilman, menambahkan bahwa pengembangan kawasan konservasi laut tidak hanya bermanfaat untuk perlindungan lingkungan, tetapi juga untuk pengelolaan perikanan yang berkelanjutan. Upaya ini diharapkan mampu meningkatkan kapasitas masyarakat lokal dalam pengembangan ekonomi biru, dengan fokus pada peran masyarakat, termasuk kaum perempuan dan generasi muda. YKAN berkomitmen untuk mendukung pengelolaan kawasan konservasi yang terintegrasi di perairan Teon Nila Serua. Kerjasama ini bertujuan untuk melindungi lingkungan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir yang bergantung pada sumber daya kelautan. ANTARA