JAKARTA –
**Borneonews - Jakarta**, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) telah mengadakan Rapat Kerja dengan Komite I DPD RI di Jakarta. Pertemuan ini bertujuan untuk menjelaskan perkembangan dan skema pemindahan aparatur sipil negara (ASN) menuju Ibu Kota Nusantara (IKN) serta rencana rekrutmen calon ASN untuk tahun 2024. Menteri PANRB, Abdullah Azwar Anas, menggarisbawahi bahwa pemindahan ASN ke IKN bukan sekadar perpindahan tempat kerja. Menurutnya, yang lebih penting adalah transformasi pola pikir, budaya kerja, cara kerja, serta sistem pelayanan yang berorientasi pada teknologi digital. Anas menekankan perlunya perubahan paradigma dalam tata kelola pemerintahan secara nasional, yang mengutamakan fleksibilitas, kolaborasi, dan *agile* dalam operasionalnya. Pentingnya penerapan konsep *smart government* di IKN menjadi salah satu fokus utama, sejalan dengan persiapan pembangunan fisik yang sedang dilakukan. Kebijakan ini tidak hanya berbicara soal aspek fisik, tetapi juga mengenai bagaimana menyiapkan sistem pemerintahan yang lebih efisien dan responsif. Saat ini, kebijakan pemindahan IKN memprioritaskan langkah-langkah dalam jangka pendek. Fase pertama, yang berlangsung dari tahun 2022 hingga 2024, berfokus pada pengalihan kelembagaan dan ASN. Selain itu, efektivitas penyelenggaraan pemerintahan di IKN akan ditingkatkan melalui implementasi pola kerja berbasis digital. Anas juga menyampaikan rencana kebijakan jangka menengah yang akan berlangsung pada fase kedua, tetap dengan fokus pada peralihan kelembagaan, pengelolaan ASN, dan pelaksanaan *smart governance*. Terkait pengisian posisi ASN di IKN, direncanakan akan ada formasi unik untuk calon pegawai negeri sipil (CPNS) yang ditujukan khusus untuk IKN pada tahun 2024. Terdapat pula kuota spesial untuk putra-putri terbaik dari Kalimantan Timur dan opsi mutasi pegawai ASN dari pemerintah daerah setempat. Proses tersebut akan dilakukan secara terbuka dan kompetitif, sejalan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Anas menambahkan bahwa pendekatan *whole government* akan diterapkan sebagai strategi dalam mewujudkan kolaborasi kerja ASN. Ini meliputi pengaturan pola kerja yang lebih fleksibel, penyediaan fasilitas perkantoran yang mendukung model *shared offices*, serta penggunaan *single digital platform* untuk memperkuat kolaborasi. Di samping pemindahan ASN, kementerian juga membahas penerimaan ASN yang mencakup pegawai negeri sipil (PNS) dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) untuk tahun ini. Pemerintah telah menyiapkan sejumlah 2.302.543 kebutuhan ASN untuk tahun 2024 yang terdiri dari 429.183 untuk instansi pusat, 1.836.333 untuk instansi daerah, dan 6.027 CPNS dari lulusan sekolah kedinasan. Sementara itu, instansi pusat dan daerah telah mengusulkan sebanyak 1.289.824 kebutuhan CASN dari total 2,3 juta yang telah disiapkan. Penerimaan CASN tahun ini merupakan salah satu langkah pemerintah untuk menyelesaikan masalah tenaga non-ASN, yang ditargetkan rampung dalam waktu dekat. Pelaksana tugas Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN), Haryomo Dwi Putranto, menjelaskan lebih lanjut mengenai tahapan rekrutmen CASN untuk tahun 2024. Saat ini proses pendaftaran masih berlangsung hingga tanggal 6 September. diperkirakan hasil dari seleksi administrasi akan diumumkan antara 14 hingga 17 September 2024. Haryomo juga menjelaskan bahwa proses seleksi selaras dengan perkembangan teknologi informasi, di mana semua tahapan pelaksanaan rekrutmen dilakukan secara digital tanpa ada lagi metode manual. Ketua Komite I DPD RI, Fachrul Razi, memberikan apresiasi terhadap usaha pemerintah dalam mempercepat proses perpindahan ASN ke IKN serta penyelesaian permasalahan tenaga non-ASN. Ia optimis bahwa kebijakan ini akan diimplementasikan dengan baik dan penerimaan CASN di tahun 2024 dapat dilaksanakan secara maksimal. ANTARA