BANJARMASIN –
**Borneonews - Banjarbaru**, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya melaksanakan kunjungan ke lokasi pembangunan Persemaian Liang Anggang (PPLA), yang terletak di Kelurahan Landasan Ulin, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan, pada hari Selasa lalu. Pembangunan tersebut mencakup area seluas 14 hektare. Dalam kunjungannya, Menteri Siti Nurbaya turut melakukan aktivitas penanaman pohon dan memeriksa perkembangan proyek PPLA, yang rencananya akan diresmikan oleh Presiden Joko Widodo. Perlu dicatat bahwa PPLA ini dikelola oleh Kementerian LHK bekerja sama dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) serta PT Adaro Energy Indonesia Tbk, dengan kapasitas mencapai 10 juta batang pohon. Presiden Direktur PT Adaro Indonesia, Priyadi, hadir mendampingi Menteri LHK dan mengekspresikan dukungannya terhadap inisiatif pemerintah yang bertujuan untuk mempercepat proses pemulihan lahan kritis di seluruh Indonesia. Priyadi menekankan keberadaan Perusahaan Adaro sebagai pemegang izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (PPKH). Priyadi juga memberikan apresiasi kepada Kementerian LHK dan Kementerian PUPR atas kepercayaan yang diberikan untuk menyelesaikan pembangunan PPLA di Banjarbaru. Perusahaan Adaro berkomitmen untuk menyediakan dana yang diperlukan untuk infrastruktur pusat persemaian serta melaksanakan pengawasan operasional dalam menangani lahan kritis di berbagai daerah di Tanah Air. "Kami juga berupaya mendukung Indonesia dalam mengatasi perubahan iklim global," tambahnya. Lebih lanjut, Priyadi menyebut bahwa Indonesia telah menetapkan agenda *Indonesia’s FoLU Net Sink 2030* sebagai langkah mitigasi terhadap perubahan iklim, yang dilakukan dengan cara yang lebih terencana dan sistematis. Salah satu fokusnya adalah penyediaan bibit berkualitas yang diperlukan untuk Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) yang lebih masif. Pemerintah juga mendorong semua elemen masyarakat untuk bekerja sama dalam mempercepat proses pemulihan lingkungan. Hal ini mencakup peningkatan tutupan hutan dan lahan, atau dikenal dengan reforestasi, yang berkaitan langsung dengan isu *sustainability*, *biodiversity*, dan ekonomi sirkuler, serta dengan perilaku *carbon offset*. Priyadi juga menjelaskan implementasi skema Kerja Sama Badan Usaha (KPBU) dengan pemerintah dalam pengoperasian PPLA. Kementerian LHK dan Balai Wilayah Sungai (BWS) Kalimantan III di bawah Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian PUPR memberikan dukungan untuk sistem pengairan di area tersebut. Selain itu, proyek PPLA di Banjarbaru melibatkan Dinas Kehutanan Kalimantan Selatan untuk menangani pengelolaan bibit, mulai dari tahap perencanaan, distribusi, hingga pemantauan. Diketahui bahwa Presiden Joko Widodo juga menekankan pentingnya pengembangan fasilitas persemaian berskala besar di setiap provinsi. Hal ini bertujuan untuk mendukung pemulihan ekosistem melalui rehabilitasi hutan dan lahan, termasuk reklamasikan lahan bekas tambang. ANTARA