JAKARTA –
**Borneonews - Badung, Bali**, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) pada Selasa menekankan komitmen Indonesia dalam mengimplementasikan konsep ekonomi sirkular melalui Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025–2045. Deputi Bidang Maritim dan Sumber Daya Alam kementerian tersebut, Vivi Yulaswati, menjelaskan di Badung, Bali, bahwa upaya ini telah mendapatkan persetujuan dalam proses legislasi baru-baru ini. "Kami sedang mengarusutamakan ekonomi sirkular dalam RPJPN 2025–2045," ujarnya. Dalam sesi tematik Forum Tingkat Tinggi tentang Kemitraan Multi-Stakeholder (*High-Level Forum on Multi-Stakeholder Partnerships* atau HLF MSP), Yulaswati menyampaikan bahwa dengan memasukkan konsep ekonomi sirkular ke dalam RPJPN, Indonesia berencana untuk meningkatkan investasi dalam aktivitas ekonomi yang ramah lingkungan. RPJPN ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi para pembuat kebijakan dalam pengembangan ekonomi berkelanjutan. Yulaswati menambahkan bahwa rencana pemerintah akan menargetkan lima sektor utama untuk mendukung implementasi ekonomi sirkular di Tanah Air. Sektor-sektor tersebut meliputi tekstil, elektronik, ritel berbasis kemasan plastik, konstruksi, dan pangan. Ia juga menyoroti bahwa Indonesia berkomitmen untuk menjalankan transisi menuju energi bersih dengan menciptakan ekosistem yang mendukung rantai pasokan baterai kendaraan listrik. Hal ini sejalan dengan tujuan RPJPN 2025–2045 yang lebih luas. Untuk mewujudkan rencana tersebut, Yulaswati menyatakan bahwa Kementerian PPN sedang merancang sistem yang bertujuan untuk memantau dan mengevaluasi pelaksanaan ekonomi sirkular di Indonesia. "Kami juga berupaya untuk mengintegrasikan strategi ekonomi sirkular ke dalam rencana pembangunan daerah," tambahnya. Sebelumnya, dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang diadakan di Jakarta pada 20 Agustus 2024, Menteri PPN Suharso Monoarfa menegaskan bahwa RPJPN 2025–2045 akan berfungsi sebagai panduan bagi Indonesia dalam menjalankan pembangunan selama dua dekade mendatang. Dia menjelaskan bahwa rencana jangka panjang ini diharapkan dapat menjaga persatuan dan kedaulatan nasional, memainkan peran penting di kancah internasional, serta membebaskan negara dari jebakan pendapatan menengah. Selain itu, bagian dari tujuan tersebut adalah mengurangi angka kemiskinan, menghasilkan sumber daya manusia yang unggul, dan menerapkan prinsip pembangunan berkelanjutan. ANTARA