AMBON –
**Borneonews - Ambon**, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bersama dengan Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara (Malra) telah sepakat untuk menjalin kerja sama dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama (PKS) terkait *modeling* budidaya rumput laut. Penjabat Bupati Malra, Jasmono, mengungkapkan bahwa langkah ini merupakan awal dari upaya untuk mengembangkan ekonomi daerah yang berfokus pada potensi unggulan yang dimiliki. Penandatanganan PKS berlangsung di Media Center Gedung Mina Bahari IV, Kementerian Kelautan dan Perikanan. Jasmono menerangkan bahwa hasil identifikasi di lapangan menunjukkan terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi masyarakat di Maluku Tenggara. Permasalahan utama tersebut meliputi kekurangan sumber daya manusia (SDM), sarana budidaya yang belum memadai, serta ketersediaan bibit unggul yang terbatas. Selain itu, fluktuasi harga juga menjadi masalah yang perlu diatasi. Menurut Jasmono, dukungan yang kuat dalam hal penyediaan bibit unggul akan berperan penting dalam menjaga stabilitas harga jual rumput laut bagi para pelaku usaha di Malra. “Kami berharap bahwa upaya ini dapat memberikan dampak yang positif bagi banyak orang,” ujarnya penuh harapan. Sebagai informasi, proyek budidaya rumput laut ini mendapatkan dukungan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dengan total anggaran sebesar Rp14 miliar. Dengan dukungan penuh dari pemerintah pusat, Jasmono yakin bahwa pengembangan budidaya rumput laut ini akan berjalan sesuai harapan dan membawa manfaat bagi masyarakat. Sementara itu, Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan (BPPP) Ambon aktif memberikan pelatihan untuk pengolahan produk rumput laut kepada masyarakat di Maluku. Pelatihan ini menjadi bagian penting dalam mendukung bimbingan teknis bagi para pengusaha dan petani yang terlibat dalam budidaya rumput laut. Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Provinsi Maluku mengungkapkan keyakinan bahwa petani dan pelaku usaha rumput laut di provinsi tersebut memiliki potensi untuk menjadi eksportir yang sukses jika pelatihan dan bimbingan teknis terus dilakukan. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Maluku, Yahya Kotta, menegaskan bahwa pengembangan komoditas rumput laut semakin intensif dilakukan di berbagai daerah termasuk Maluku Tenggara, Tual, Seram Bagian Barat (SBB), Kabupaten Kepulauan Tenggara (KKT), dan Kepulauan Aru. Meskipun demikian, masih terdapat beberapa kendala yang dihadapi oleh petani dan pelaku usaha, di mana mereka masih dalam tahap penjajakan untuk ekspor. Hal ini terkait dengan kebutuhan akan fasilitas penanganan, seperti kemasan yang memadai. Pelatihan yang diberikan diharapkan dapat meningkatkan kemampuan mereka, sehingga nilai jual rumput laut yang dihasilkan dapat lebih tinggi. ANTARA