**Borneonews - Jakarta**, Kementerian PPN/Bappenas mengungkapkan bahwa sejumlah Pusat Layanan Usaha Terpadu Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (PLUT-KUMKM) di berbagai wilayah Indonesia belum dimanfaatkan secara maksimal. Hal ini disampaikan oleh Direktur Pengembangan UMKM dan Koperasi Kementerian PPN/Bappenas, Mahatmi Parwitasari Saronto, dalam kunjungannya baru-baru ini ke PLUT-KUMKM di Kota Bitung dan Provinsi Sulawesi Utara.
Mahatmi menjelaskan bahwa meskipun terdapat beberapa PLUT-KUMKM di daerah yang telah berkembang secara mandiri dan mampu memberikan layanan yang komprehensif, masih banyak yang menghadapi berbagai tantangan. Dalam rangka evaluasi peningkatan layanan PLUT-KUMKM di seluruh Indonesia, Bappenas telah melakukan studi mendalam terhadap seluruh PLUT yang ada hingga tahun 2023, baik melalui kuesioner maupun kunjungan langsung.
Hasil dari studi tersebut menunjukkan bahwa meskipun ada PLUT yang beroperasi dengan baik, banyak lagi yang membutuhkan peningkatan dalam fungsi dan layanannya. Dalam siaran pers Kemenkop UKM, Mahatmi menekankan pentingnya dukungan serta komitmen dari pemerintah daerah agar lebih banyak kegiatan dapat diadakan di PLUT dan semakin banyak KUMKM yang merasakan manfaat dari keberadaan PLUT tersebut.
Selanjutnya, ia juga menyampaikan bahwa meskipun PLUT sudah dibangun sejak tahun 2014 dan sejumlah dinas lain telah bertugas membina UMKM di daerah tersebut, Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sulawesi Utara perlu terus mengoptimalkan pelayanan PLUT-KUMKM untuk memberikan pendampingan kepada KUMKM yang ada di sekitar.
Mahatmi menegaskan perlunya kolaborasi yang lebih erat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta sektor swasta untuk meningkatkan peran PLUT-KUMKM. Dalam kesempatan yang sama, Sekretaris Deputi Bidang Usaha Mikro Kemenkop UKM, Bagus Rachman, mengungkapkan bahwa pihaknya sedang merencanakan berbagai strategi guna meningkatkan pelayanan yang diberikan oleh PLUT-KUMKM.
Salah satu langkah yang dianggap penting adalah melakukan *re-branding* terhadap PLUT-KUMKM. Hal ini bertujuan agar PLUT-KUMKM tidak hanya berfungsi sebagai *one stop service* bagi koperasi dan UMKM, tetapi juga berfungsi dalam membangun ekosistem bisnis yang lebih luas.
Bagus menambahkan bahwa langkah-langkah yang harus diambil harus bersifat komprehensif, di antaranya dengan membangun database KUMKM yang terintegrasi secara digital, serta menjalin kerja sama dengan semua pihak yang berkepentingan, termasuk dinas terkait, perguruan tinggi, asosiasi UMKM, komunitas, dan mitra usaha menengah serta besar.
Ia juga menekankan bahwa PLUT-KUMKM diharapkan bisa menjalankan fungsi inkubasi bagi pelaku usaha mikro dan kecil agar dapat naik kelas melalui proses formalisasi serta penyusunan model bisnis yang inovatif, khususnya dalam konteks kelembagaan koperasi.
ANTARA
Bappenas Soroti Pemanfaatan PLUT-KUMKM yang Belum Optimal
Bagikan:

JAKARTA –
Komentar0
Jadilah yang pertama membagikan
Bagikan:

Berita Terkait
NU Kalteng Ingatkan Penyampaian Aspirasi Harus Santun dan Jaga Persatuan
LDII Kalteng Tekankan Gotong Royong untuk Penanganan Karhutla
Agustiar Sabran Ajak Tokoh Lintas Agama Perkuat Persatuan Hadapi Karhutla
Bupati Kobar Bermalam di TNTP, Tinjau Pemadaman Karhutla dan Kebutuhan Relawan
Adyos/Yayang Sabet Perunggu para Tenis Meja Ganda Putra Kelas MD8
PLN Berencana Sewa PLTD 20 MW Selama Lima Tahun di Kapuas
Komentar (0)
Memuat komentar…







