JAKARTA –
**Borneonews - Badung**, Pesawat N-219 yang diproduksi oleh PT Dirgantara Indonesia (Persero) akan segera beroperasi di Republik Demokratik Kongo. Langkah ini merupakan bagian dari upaya untuk memperkuat kerja sama perdagangan dan investasi yang difasilitasi melalui forum tingkat tinggi, yaitu *High-Level Forum on Multi-Stakeholder Partnerships* (HLF MSP) 2024. Dalam acara konferensi pers di Badung, Bali, Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Kementerian PPN/Bappenas, Bogat Widyatmoko, menyampaikan bahwa penandatanganan kontrak jual-beli telah dilakukan untuk lima unit pesawat N-219 yang akan dioperasikan oleh suatu perusahaan di Kongo. Ini menandakan sebuah pencapaian konkret dari forum HLF MSP 2024 yang digelar baru-baru ini. Pesawat N-219 dirancang dengan kemampuan untuk mendarat di berbagai bandara kecil dengan kondisi landasan yang sulit, termasuk juga mendarat di air. Desain ini menjadikan pesawat tersebut sebagai solusi transportasi yang efisien untuk meningkatkan konektivitas, terutama di negara-negara kepulauan seperti Kongo. Amalia Adininggar Widyasanti, yang menjabat sebagai Deputi Bidang Ekonomi Kementerian PPN/Bappenas, menambahkan bahwa pesawat ini memiliki tingkat komponen dalam negeri (TKDN) sebesar 40 persen. Hal ini menunjukkan bahwa produk yang dihasilkan adalah hasil karya anak bangsa, dan dirinya berkomitmen untuk terus mendorong pengembangan produk dalam negeri. Nilai kontrak untuk penjualan lima unit pesawat N-219 ini mencapai 66,2 juta dolar AS. Amalia mengungkapkan bahwa upaya untuk mengkomersialisasikan pesawat tersebut akan terus berlanjut dan diperluas di masa mendatang. "Kami akan berusaha untuk memasarkan pesawat hasil inovasi anak bangsa ini tidak hanya untuk kebutuhan konektivitas dalam negeri, tetapi juga untuk kebutuhan di negara-negara Selatan Selatan," ungkapnya. Pada kesempatan yang sama, Indonesia memperkuat kerja sama bilateral dengan Kepulauan Solomon dan Republik Demokratik Kongo. Menteri PPN/Kepala Bappenas, Suharso Monoarfa, bertemu dengan perwakilan kedua negara tersebut. Perwakilan dari Kepulauan Solomon mencakup Menteri Perencanaan Nasional dan Koordinasi Pembangunan, Rexon Annex Ramofafia, beserta Menteri Pendidikan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Tozen Leokana. Dari pihak Republik Demokratik Kongo, hadir Wakil Perdana Menteri dan Menteri Perencanaan serta Koordinasi Bantuan Pembangunan, Guylain Nyembo Mbwizya. ANTARA