JAKARTA –
**Borneonews - Jakarta**, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberikan penilaian positif terhadap pernyataan presiden terpilih, Prabowo Subianto, terkait dengan rencana penambahan anggaran untuk kegiatan pemberantasan korupsi. Pernyataan ini dianggap sebagai bukti dari komitmen dan keseriusan Prabowo dalam memberikan perhatian penuh pada isu korupsi di Indonesia. Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika Sugiarto, menyatakan bahwa KPK melihat langkah ini sebagai niat baik yang mengarah pada cita-cita untuk menciptakan Indonesia yang lebih baik dan bebas dari praktik korupsi. KPK berharap agar Prabowo Subianto dapat menunjukkan komitmen yang kuat dalam upaya ini selama masa kepemimpinannya. Tessa menambahkan, KPK juga memberikan apresiasi terhadap pernyataan presiden terpilih tersebut, sambil menegaskan pentingnya menjaga independensi lembaga dalam melaksanakan tugasnya. KPK berkomitmen untuk tidak memihak dalam menjalankan proses pemberantasan korupsi dan berharap agar masyarakat dapat ikut berperan serta dalam mengawasi kinerja lembaga ini. Dalam keterangannya, Tessa juga mengajak seluruh komponen masyarakat untuk senantiasa mendukung dan mengawal aktivitas KPK dalam mencapai tujuan pemberantasan korupsi. Dia menekankan bahwa setiap upaya yang dilakukan oleh KPK ditujukan untuk kepentingan masyarakat luas. KPK saat ini tengah bersiap menghadapi perubahan dalam kepemimpinannya. Tessa yakin bahwa masyarakat berharap akan terpilih pimpinan baru yang memiliki komitmen yang serupa dengan Prabowo dalam hal pemberantasan korupsi. Ia berharap bahwa pemimpin yang terpilih nanti mampu melanjutkan proses pemberantasan korupsi dengan lebih fokus dan efektif. Sebelumnya, dalam penutupan Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Partai Gerindra yang dilaksanakan di Jakarta pada hari Sabtu, 31 Agustus, Prabowo Subianto menegaskan kembali komitmennya dalam memberantas korupsi. Salah satu poin penting yang disampaikan adalah rencana penyediaan anggaran khusus yang dialokasikan untuk aparat penegak hukum guna menangkap pelaku tindak pidana korupsi secara lebih efisien. ANTARA