MAKASSAR –
**Borneonews - Maros**, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Maros telah menjalin kerja sama dengan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Maros dalam rangka mengawasi pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) secara partisipatif. Kerja sama ini ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman atau *Memorandum of Understanding* (MoU) yang bertujuan untuk mendukung proses demokrasi dan pengawasan Pilkada serentak yang akan dilaksanakan pada tahun 2024. Dalam pernyataan resminya, Ketua Bawaslu Maros, Sufirman, menekankan bahwa HMI memiliki peran yang signifikan sebagai organisasi kemahasiswaan di Maros. Ia menyatakan, "HMI memiliki posisi strategis dan idealisme yang kuat untuk bersama-sama mengawal pelaksanaan Pilkada." Hal ini menunjukkan komitmen HMI dalam mendukung integritas proses demokrasi. MoU yang telah disepakati mencakup tiga poin utama, antara lain pendidikan mengenai pengawasan partisipatif, pendidikan politik, serta sosialisasi tentang pencegahan potensi pelanggaran selama Pilkada. Sufirman mengungkapkan keyakinannya bahwa kolaborasi ini akan menghasilkan dampak yang positif bagi kualitas demokrasi di daerah tersebut. Ia melanjutkan, "Kerja sama ini diharapkan dapat memperkuat sinergi antara Bawaslu Maros dan HMI dalam mengawasi dan menjaga integritas proses demokrasi." Dengan adanya kerjasama ini, Bawaslu berupaya memastikan bahwa pelaksanaan Pilkada berlangsung secara jujur dan adil. Sufirman juga menegaskan bahwa setiap tahapan pemilu, termasuk Pilkada, memiliki kemungkinan terjadinya pelanggaran jika tidak dikelola dengan baik. Oleh karena itu, pengawasan yang komprehensif sangat diperlukan. "Tidak hanya Bawaslu yang bertanggung jawab, tetapi juga masyarakat, lembaga kepemiluan, serta mahasiswa dan media massa," tambahnya. Untuk meningkatkan partisipasi publik dalam pengawasan Pilkada, Sufirman menilai pentingnya pendidikan politik, terutama bagi organisasi masyarakat sipil yang terdiri dari mahasiswa dan pemuda. "Pilkada sejatinya adalah sarana bagi rakyat untuk memilih pemimpin secara demokratis. Keterlibatan masyarakat secara aktif dalam pemantauan proses dan hasil Pilkada merupakan salah satu bentuk pengaktualisasian kedaulatan rakyat," ungkapnya. Salah satu langkah mendukung inisiatif ini adalah melalui pendidikan politik bagi kalangan organisasi masyarakat sipil, terutama dari unsur mahasiswa dan pemuda. Bawaslu juga memiliki program pengawasan partisipatif yang memungkinkan organisasi masyarakat sipil berperan aktif dalam mengawasi jalannya Pilkada. Semakin banyak partisipasi dari masyarakat dan organisasi, kualitas pengawasan terhadap demokrasi elektoral akan semakin meningkat. ANTARA