JAKARTA –
**Borneonews - Jakarta**, Plt. Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Tomsi Tohir, memberikan pelatihan yang komprehensif kepada calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) terpilih. Pelatihan ini bertujuan untuk mempersiapkan mereka dalam mencapai visi *Indonesia Emas 2045*. Dalam penyampaianya, Tomsi menekankan pentingnya agar kegiatan yang dilaksanakan oleh anggota DPRD baru ini sejalan dengan program-program pemerintah yang dipimpin oleh Bapak Prabowo. Dia menyebutkan ada lima sasaran utama dalam visi *Indonesia Emas*, yang diharapkan dapat diintegrasikan ke dalam kerja DPRD. Sasaran pertama adalah peningkatan pendapatan per kapita. Sasaran kedua adalah pengurangan kemiskinan, terutama yang berhubungan dengan kemiskinan ekstrem. Ketiga, peningkatan pengaruh dan kepemimpinan Indonesia di tingkat internasional. Sasaran keempat mencakup peningkatan daya saing sumber daya manusia. Terakhir, yang kelima, adalah pengurangan emisi gas rumah kaca. Tomsi menyoroti pentingnya peran serta anggota DPRD dalam menjalankan tugas dan wewenang mereka. Dalam hal ini, berbagai fungsi seperti anggaran, pokok-pokok pikiran, penguatan pembentukan Peraturan Daerah (Perda), dan pengawasan perlu dilaksanakan dengan baik. Ia menekankan bahwa semua kegiatan harus didukung oleh implementasi yang efektif. Lebih lanjut, ia mengingatkan bahwa orientasi yang diselenggarakan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) juga bertujuan untuk memperkuat fungsi-fungsi tersebut, terutama dalam pengelolaan anggaran. Kemendagri juga memberikan arahan harus ada pertimbangan yang lebih serius dalam proporsi alokasi dokumen perencanaan dan penganggaran. Misalnya, penerapan aturan yang menyarankan alokasi 70 persen untuk kegiatan utama dan 30 persen untuk kegiatan pendukung. Dokumen perencanaan ini diharapkan dapat memenuhi kebutuhan utama masyarakat serta mendukung berbagai kegiatan yang esensial. "Kami berharap dengan adanya pelatihan ini, semua peserta dapat menerima bekal yang berbeda dibandingkan dengan anggota dewan sebelumnya, dan kami optimis hal ini akan membantu dalam pelaksanaan tugas dan fungsi dewan," ujar Tomsi. Selain itu, ia juga mendiskusikan pentingnya pokok-pokok pikiran DPRD agar lebih berfokus pada perubahan yang bisa langsung dirasakan masyarakat. Tomsi menegaskan perlunya menghindari masalah-masalah anggaran yang berkaitan dengan pokok-pokok pikiran serta memastikan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dapat berjalan dengan baik. "Tujuan utama kami adalah menciptakan APBD yang bermanfaat bagi masyarakat. Pengelolaan pendapatan dan belanja daerah harus sesuai dengan ketentuan yang ada, agar penyerapan APBD bisa dilaksanakan secara optimal," tuturnya. Tomsi juga menekankan pentingnya penguatan dalam pembentukan Perda agar tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Perda yang ada diharapkan dapat mencakup berbagai kepentingan nasional tanpa menambah beban bagi masyarakat atau menghambat investasi yang diperlukan. "Kami ingin mengingatkan semua pihak bahwa Perda tidak boleh memiliki masalah, tidak boleh saling tumpang tindih dengan regulasi yang lebih tinggi, dan tidak boleh ada aturan-aturan yang menghambat masyarakat atau investasi," tegas Tomsi. Akhirnya, ia menyampaikan perlunya penguatan fungsi pengawasan yang terkait dengan pencapaian target program-program prioritas daerah. Hal ini meliputi perencanaan Pendapatan Asli Daerah (PAD), penanganan isu kemiskinan dan pengangguran, serta penyediaan pelayanan publik yang optimal. Pengawasan ini harus dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang berlaku. "Yang kami harapkan adalah pengawasan DPRD sebagai pengawas politik dapat dilakukan melalui berbagai mekanisme seperti dengar pendapat, kunjungan kerja, serta pembentukan panitia khusus dan panitia kerja, semua ini harus berorientasi pada solusi serta kepentingan rakyat," pungkasnya. ANTARA