JAKARTA –
**Borneonews - Badung**, Badan Pangan Nasional (Bapanas) menjelaskan sejumlah praktik baik yang telah diterapkan oleh Pemerintah Indonesia demi meningkatkan keamanan dan ketahanan pangan. Penjelasan ini disampaikan dalam Forum Indonesia-Afrika (IAF) yang kedua berlangsung di Bali pada hari Selasa. Kepala Bapanas, Arief Prasetyo Adi, menyatakan bahwa visi instansinya adalah menciptakan sistem pengelolaan pangan nasional yang bersifat inklusif, tangguh, dan berkelanjutan. Hal ini bertujuan untuk mencapai ketahanan pangan dengan mengutamakan kedaulatan dan kemandirian di sektor pangan. Untuk mencapai ketahanan pangan yang diinginkan di Indonesia, Arief menekankan beberapa target yang telah ditetapkan oleh Bapanas. Salah satu target utama adalah memastikan ketersediaan dan stabilitas pangan di seluruh wilayah Indonesia. Selain itu, pemerintah juga berupaya menangani isu-isu terkait kerawanan pangan dan gizi. Diversifikasi pangan dan keamanan pangan pun menjadi fokus dalam upaya ini. Ketersediaan pangan diarahkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat serta mengelola harga pangan agar tetap stabil. Pemerintah juga menargetkan kemudahan dalam aksesibilitas pangan. Hal ini bertujuan untuk mengurangi jumlah daerah yang mengalami kerawanan pangan serta mengurangi limbah pangan yang dapat merugikan. Lebih lanjut, upaya peningkatan konsumsi pangan berkualitas berdasarkan rekomendasi yang ada juga menjadi perhatian utama. Pemerintah memastikan bahwa mutu dan keamanan pangan segar terjamin bagi masyarakat. Untuk mencapai target tersebut, berbagai program telah dilaksanakan. Tindakan ini meliputi pemberian rekomendasi terkait ketersediaan pangan, pengelolaan cadangan pangan, pengendalian harga di tingkat produsen serta konsumen. Dalam rangka pengelolaan cadangan pangan, pemerintah telah mengeluarkan peraturan presiden nomor 125. Peraturan ini terkait dengan implementasi cadangan pangan yang harus dilakukan oleh pemerintah. Dalam sesi diskusi selama forum tersebut, Arief juga merekomendasikan kebijakan yang mendukung penanganan kerentanan serta meningkatkan kesadaran akan isu pangan dan gizi. Kebijakan tersebut juga berhubungan dengan bantuan pangan sebagai upaya untuk mencegah dan mengatasi kerawanan pangan. Mengusung tema "Bandung Spirit for Africa's Agenda 2063", Indonesia berambisi menjadikan *Bandung Spirit* yang lahir dari Konferensi Asia Afrika 1955 sebagai landasan dalam memajukan kerja sama dengan negara-negara Afrika di masa depan. Kerja sama yang diprioritaskan mencakup transformasi ekonomi, energi, pertambangan, ketahanan pangan, kesehatan, serta pembangunan sumber daya manusia. Hasil yang diharapkan antara lain perjanjian yang melibatkan pemerintah (G-to-G), antara pemerintah dan sektor bisnis (G-to-B), serta antar pelaku bisnis (B-to-B). Lebih jauh, diharapkan akan ada *Grand Design* pembangunan untuk hubungan antara Indonesia dan Afrika, yang melibatkan negara-negara ketiga melalui kerjasama segitiga atau *triangular cooperation*. Target bisnis yang ingin dicapai mencapai angka sebesar 3,5 miliar dolar AS, yang setara dengan sekitar Rp54,69 triliun. ANTARA