PALU –
**Borneonews - Palu**, Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong yang terletak di Sulawesi Tengah menunjukkan komitmennya untuk memenuhi hak-hak dasar anak sebagai bagian dari upaya serius dalam menjamin kelangsungan hidup serta perkembangan mereka. Hal ini disampaikan oleh Penjabat Bupati Parigi Moutong, Richard Arnaldo, saat memperingati Hari Anak Nasional (HAN) yang ke-40 di Parigi pada hari Selasa. Richard menegaskan bahwa memenuhi hak-hak dasar anak adalah kewajiban pemerintah, mengingat hal ini merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia (*Human Rights*). Pemkab Parigi Moutong memiliki tanggung jawab untuk menjamin berbagai hak anak, yang mencakup hak sipil dan kebebasan, hak asuh dari orang tua, hak untuk mendapatkan pendidikan, hak atas kesehatan dasar, serta hak perlindungan dari segala bentuk kekerasan. Sejak tahun 2019, Kabupaten Parigi Moutong telah menerima pengakuan sebagai Kabupaten Layak Anak (KLA) selama empat tahun berturut-turut, yakni pada 2019, 2021, 2022, dan 2023. Richard menambahkan bahwa pihaknya sedang mempersiapkan langkah-langkah untuk meraih predikat KLA Madya di tahun ini. Menurutnya, mencapai status sebagai kabupaten yang layak untuk anak bukanlah hal yang instan; diperlukan proses yang panjang dan keterlibatan dari semua pemangku kepentingan untuk mewujudkan perlindungan terhadap anak dari berbagai tindakan yang merugikan hak-hak mereka. Lebih lanjut, Richard menekankan pentingnya pendidikan dan pembentukan mental bagi anak-anak sebagai generasi penerus bangsa. Ia berharap anak-anak dapat dibekali dengan nilai-nilai akhlak serta semangat nasionalisme dan patriotisme agar siap menghadapi tantangan di masa mendatang. Berdasarkan data dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Parigi Moutong, dalam kurun waktu tiga tahun terakhir, yaitu dari 2022 hingga April 2024, terdapat sekitar 66 kasus kekerasan terhadap anak yang tercatat. Kasus-kasus tersebut mencakup berbagai bentuk kekerasan, di antaranya kekerasan seksual, kekerasan fisik, serta penelantaran. Richard menggarisbawahi bahwa kehadiran pemerintah sangat penting dalam memberikan perlindungan kepada kelompok-kelompok yang rentan, anak-anak menjadi salah satu fokus utama dalam upaya perlindungan ini. ANTARA